Prabowo Bereaksi Soal Mister M Mafia, Connie Balik Membalas!

Jakarta, CNBC Indonesia - Akademisi sekaligus pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie memberikan tanggapan terkait rilis Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak perihal isu mafia alutsista tanah air.

Dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia pada, Minggu (9/5/2021), Dahnil mengungkapkan kalau Prabowo sangat berterima kasih apabila Connie menyebutkan dan membuka sosok mafia yang disebut sebagai Mister M itu. Bila perlu, lanjut Dahnil, Connie bisa melaporkan tindakan yang bersangkutan kepada KPK atau Polri.

Dalam unggahan di akun Facebook resmi yang dikutip CNBC Indonesia pada, Senin (10/5/2021), Connie menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan perhatian pada pemberitaan terkait Mister M.

"Sebagai WN yang baik, akademisi sekaligus intelektual adalah kewajiban saya untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan atau Kemhan agar dapat bertindak (bukan sekedar mewanti-wanti) - bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista," ujarnya.

"Hal ini juga mengingat tugas masyarakat bersama K/L terkait adalah mengawal anggaran negara termasuk anggaran pertahanan utamanya mengingat anggaran tertinggi pada APBN kita," lanjutnya.

Menurut Connie, Mister M juga diakui keberadaannya oleh Anggota Komisi I DPR RI M. Farhan, eks Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto, dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramowardhani.

"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mister M dimaksud - bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," ujarnya.

"Mister M atau Madamme M - Mister X atau Madamme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," lanjutnya.

Connie mengingatkan kalau good governance memandatkan transparansi di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratif mewajibkan menhan dan Kemhan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat, lanjut dia, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud

Menurut Connie, tanpa adanya transparansi anggaran, akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi.

"Contoh sinyalemen terbuka dari Anggota Komisi I DPR RI Bapak Tubagus Hasanudin tentang perpres dengan anggaran kurang lebih Rp 1.760 triliun dalam modernisasi alutsista 2020-2024. Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi I? Karena jika benar alokasi PLN tersebut maka seluruh WN perlu mengetahu karena hal ini memiliki konsekuensi pembayaran utang LN yang sangat besar dan akan menjadi beban negara dan WN," katanya.

Perihal pseudoindhan atau industri pertahanan semu, Connie mengaku sudah menyampaikan sejak era menhan terdahulu hal termudah untuk melakukannya adalah melalui audit teknologi yang ketat oleh K/L terkait bersama BPK kepada semua pelaku indhan BUMN dan/atau BUMS.

"Hasil audit teknologilah yang akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku Pseudo Inhan sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan Kemhan untuk mewujudkan hal ini bersama K/L terkait terutama BPK," ujar Connie.

Lebih lanjut, Connie mengatakan telah menerima dan mengonfirmasi kehadiran atas undangan untuk menghadap menhan dan/atau wamenhan melalui Kabiro Humas Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra minggu lalu. Tetapi dibatalkan mendadak menjelang pertemuan

Connie juga telah memenuhi undangan dari pejabat PT TMI/Technology Military Indonesia yang sedang mengagendakan pertemuan saya bersama Prabowo pada 11 Mei 2021. Untuk itu, menurut dia, terkait keseluruhan point di atas dapat didiskusikan langsung bersama Prabowo saat pertemuan dimaksud.

"Sebagai WN yang baik, akademisi sekaligus intelektual adalah menjadi tugas saya antara lain untuk mendukung Kemhan dalam membenahi upaya menyusun road map kebijakan pertahanan negara," ujar Connie.

"Tujuannya agar keseluruhan upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel dan menjaga kepentingan nasional sesuai visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan TNI berkekuatan poros maritim, dirgantara dan permukaan dunia, di mana modernisasi alutsista serta kemandirian indhan (Industri Pertahanan) yang sejati akan terkait sangat pada eksistensi dan kewibawaan Indonesia sebagai bangsa berdemokrasi, berwibawa, berdaulat dan terhormat," lanjutnya.