China Memohon PBB Tidak Hadir Acara di Jerman, Ada Apa?

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
08 May 2021 18:52
Sejumlah massa menggelar aksi protes di depan Kedubes Tiongkok, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (25/3/2021). Massa aksi mengancam tindakan diskriminatif yang dialami etnis Muslim Uighur di Xianjiang, China. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China meminta anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tidak menghadiri salah satu event yang diselenggarakan Jerman, Amerika Serikat dan Inggris pekan depan. Agenda acara itu membahas tentang penindasan terhadap Muslim Uighur dan kaum minoritas di Xinjiang.

"Ini acara bermotif politik, kami meminta misi anda untuk tidak berpartisipasi dalam acara anti China ini," tulis perwakilan China untuk PBB dalam sebuah catatan, mengutip CNBC International, Sabtu (8/5/2021).

Otoritas China menuduh penyelenggara acara (beberapa negara Eropa bersama Australia dan Kanada) menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China seperti Xinjiang. Guna menciptakan perpecahan dan turbulensi serta mengganggu pembangunan China.

"Mereka terobsesi dengan memprovokasi dan berkonfrontasi dengan China, (..) acara yang provokatif itu hanya membawa konfrontasi," tulis dalam note itu.

Dalam acara itu, Duta Besar Amerika Serikat, Jerman dan Inggris akan berpidato di acara virtual PBB pada Rabu, bersama dengan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.

Dijelaskan tujuan dalam undangan acara ini untuk membahas bagaimana sistem di PBB, negara anggota dan masyarakat sipil dapat mendukung dan mengadvokasi hak asasi manusia akan anggota etnis keturunan Turki di Xinjiang ini.

Sementara negara barat dan kelompok hak asasi menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa orang Uighur di Kamp, yang disebut oleh otoritas Amerika Serikat sebagai genosida. Januari kemarin, paman sam juga melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa.

Pemerintah China tentu saja menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstrimisme agama.

"Beijing telah mencoba bertahun-tahun untuk menggertak pemerintah agar bungkam, tetapi strategi itu telah gagal total, karena semakin banyak negara maju menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan China terhadap Uighur dan muslim turki lainya," kata Direktur Human Rights Watch PBB, Louis Charbonneau.



[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading