Oposisi Buat Tentara Lawan Junta, Awas Myanmar Perang Saudara

Melihat skala konflik yang sudah cukup mengkhawatirkan ini, beberapa pihak meminta agar Dewan Keamanan PBB menerjunkan pasukan ke negara itu. Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS) yang meminta agar PBB cepat turun ke Myanmar untuk meredam kekerasan.

"Stabilitas dan kemakmuran kawasan bergantung pada tindakan cepat," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield pada pertemuan Dewan Keamanan bulan lalu.

"Apakah Dewan akan memperdebatkan bahasa dalam pernyataan lain atau akankah kita bertindak untuk menyelamatkan nyawa rakyat Burma?" tambahnya, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.

Tak hanya Washington, utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener memohon Dewan Keamanan (DK) untuk mengambil tindakan segera.

"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi di Asia," katanya.

"Jika kita menunggu hanya ketika mereka siap untuk berbicara, situasi di lapangan hanya akan memburuk. Pertumpahan darah akan segera terjadi."

Namun sayangnya, hal ini tak kunjung dilakukan DK PBB. Rusia dan China menentang hal tersebut.

Terbaru, Kamis (6/5/2021), 200 organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, mendorong DK PBB untuk mengaplikasikan emabrgo persenjataan ke Myanmar. Hal tersebut untuk merespon situasi yang tak kunjung membaik.

 "Menerapkan embargo persenjataan global di Myanmar adalah hal minimum yang perlu diambil oleh DK PBB untuk merespon kekerasan oleh junta militer," ujar ke-200 organisasi tersebut dalam pernyataan bersamanya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All