Pipa Cisem Pakai APBN, Negara Sanggup Biayai Proyek Rp 5,3 T?

Jakarta, CNBC Indonesia - Drama pengelolaan proyek Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon-Semarang (Cisem) belum usia. Meski sudah mangkrak selama 15 tahun sejak dilelang pada 2006 dan berujung pada mundurnya PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai pengelola proyek ini pada Oktober 2020 lalu, namun hingga kini pemerintah pun belum satu suara dalam memutuskan keberlanjutan pengelolaan proyek pipa yang dinanti-nanti warga Jawa Tengah ini.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) rencananya akan mengalihkan proyek ini kepada pemenang kedua lelang pada 2006 lalu, yakni PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR).

Namun di sisi lain, rencana BPH Migas itu berlawanan dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM telah mengirimkan surat kepada BPH Migas dan memutuskan agar proyek pipa transmisi senilai Rp 5,3 triliun ini dikerjakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno berpandangan bahwa proyek Pipa Cisem harus segera dibangun untuk memenuhi kebutuhan gas di kawasan industri sepanjang Cirebon-Semarang.

Berdasarkan ketentuan formalnya, imbuhnya, pembangunan pipa harus dilaksanakan berdasarkan hasil lelang yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Setelah Rekind mundur, maka pemenang lelang kedua yang akan mengerjakan.

"Jika pemenang lelang kedua gagal, diberikan kesempatan pada pemenang lelang ketiga, jika pemenang lelang ketiga menyatakan tidak mampu, juga akan dikembalikan ke BPH Migas atau kepada pemerintah," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (23/04/2021).

Jika dikembalikan kepada BPH Migas atau pemerintah, maka tindakan selanjutnya adalah BPH Migas dapat melelang ulang atau pemerintah menyatakan pembangunan pipa ini menggunakan APBN.

Kementerian ESDM kini sudah menyatakan bahwa pembangunan pipa ini akan menggunakan dana APBN.

Lantas, apakah negara sanggup mendanai proyek senilai Rp 5,3 triliun ini? Terutama di tengah kondisi pandemi dan sedang berjuang memulihkan kondisi ekonomi.

Eddy menyebut, pembangunan menggunakan dana APBN memang ada baiknya karena artinya ada kepastian tentang pembangunan Pipa Cisem tersebut. Namun, melihat kondisi objektif saat ini ketika anggaran negara saat ini sedang sangat terbatas, terutama karena banyak digunakan untuk kebutuhan hal-hal mendesak seperti penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, maka menurutnya lebih bijak bila pemerintah mempertimbangkan ulang rencana penggunaan dana APBN tersebut.

"Sehingga dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah penggunaan anggaran tersebut bijak di saat ini? Di mana penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional menjadi hal utama saat ini," ujar Eddy.

Sementara di sisi lain, imbuhnya, ada pihak swasta yang siap menggunakan dananya untuk membangun pipa ini.

"Pada akhirnya kami bersepakat agar pembangunan Pipa Cisem bisa dilaksanakan secepatnya, apakah menggunakan dana APBN maupun swasta," ujarnya.

Baca: Drama Pipa Cisem Belum Usai, Kini ESDM-BPH Migas Beda Arah

Lebih lanjut Eddy mengatakan, jika pemerintah sudah menyatakan mau membangun proyek ini dengan dana APBN, maka pihak swasta berhak menggugat sebagai pemenang lelang kedua yang sah.

"Dalam hal ini perlu diantisipasi adanya gugatan dari pihak swasta tersebut, meskipun kami merasa jika sudah diputuskan pemerintah, maka pemerintahlah yang akan membangunnya dalam kondisi saat ini di mana Pipa Cisem juga masuk ke dalam proyek prioritas," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari juga menyayangkan pembangunan Pipa Cisem yang mandek selama 15 tahun ini. Menurutnya, ini sangat memprihatinkan.

Ratna pun menceritakan, mulanya Menteri ESDM beberapa waktu lalu menyampaikan ke DPR jika BNBR sebagai pemenang lelang kedua siap untuk melanjutkan pembangunan setelah mundurnya Rekind.

"Tapi terakhir, kami juga mendengar kabar lagi kalau Menteri ESDM menyurati BPH Migas agar pekerjaan Cisem ini diambil alih oleh APBN. Kalau secara teknis, berarti kita sudah menderita kerugian berlipat-lipat," sesalnya.

Hal ini menurutnya karena seharusnya proyek strategis nasional ini sudah beroperasi. Dia pun berpandangan jika APBN belum mampu untuk mengambil alih pekerjaan ini dengan estimasi anggaran sekitar Rp 5,3 triliun.

"Harusnya, tetap memaksimalkan kerja sama dengan investor, agar pekerjaan ini bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempertanyakan apakah pemerintah memiliki anggaran untuk mengerjakan Pipa Cisem ini dengan APBN. Pasalnya penerimaan negara sudah anjlok akibat pandemi Covid-19 ini.

Baca: Beda Pendapat dengan ESDM, BPH Migas Ngadu ke Jokowi Soal Ini

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan secara akal sehat defisit APBN tahun 2020 saja hampir mencapai Rp 1.000 triliun, di mana pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak tercapai karena pandemi Covid-19.

"Jadi hampir Rp 1.000 triliun pinjam uang loh, kok bisa ini pakai APBN, kami sudah rapat dengan Kemenkeu, Bappenas Eselon 2, Kemenkeu, Bappenas nyatakan kalau swasta mau, kenapa mesti pake APBN," ungkapnya ungkapnya saat ditemui di sela-sela acara 'Public Hearing Penetapan Tarif Gas Bumi', Kamis (22/04/2021).

Dia menegaskan bahwa pembangunan pipa ini sebisa mungkin melibatkan swasta, apalagi dalam proyek ini BNBR sudah menyatakan sanggup dengan biaya angkut melalui pipa (toll fee) dari lelang pada 2006 lalu.

"Jadi ini jelas semua kami persilahkan kalau arahan Presiden bisa, ok. Menteri Keuangan kuat anggarannya? Sebagai info saja, usulan Pipa Cisem sampai Dumai-Sei Mangke mencapai Rp 8 triliun, sementara anggaran untuk Kementerian ESDM saja Rp 7 triliun," paparnya.

"Kalau nambah Rp 8 triliun, sama dengan total anggaran ESDM, saya nggak tahu terserah kebijakan Presiden, keputusan sidang komite akan dibuat surat resmi ke Beliau," imbuhnya.

Baca: Bye-bye Grup Bakrie, Proyek Pipa Cisem Bakal 'Digarap' APBN

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada BNBR Tertarik Garap Pipa Cisem, Kenapa Harus Pakai APBN?