Internasional

AS Buat 'Senjata' Baru Gebuk China, Sebut Laut China Selatan

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

22 April 2021 12:05

Chinese and U.S. flags flutter near The Bund, before U.S. trade delegation meet their Chinese counterparts for talks in Shanghai, China July 30, 2019. REUTERS/Aly Song — Foto: Bendera Tiongkok dan AS berkibar di dekat Bund, jelang delegasi perdagangan AS bertemu dengan China di Shanghai, Cina 30 Juli 2019. REUTERS / Aly Song

Jakarta, CNBC Indonesia - Dorongan Kongres Amerika Serikat (AS) di masa pemerintahan Joe Biden untuk melawan China kian meningkat. Parlemen AS kini tengah menggodok UU baru, yang akan menekan Beijing terkait hak asasi manusia (HAM) dan persaingan ekonomi.

RUU itu diberi nama "Undang-undang Persaingan Strategis 2021". Komite Senat telah menyetujui dan rencananya akan dibahas resmi oleh 100 anggota Senat AS lain.

Baca:

Putin Beri Warning Biden cs, Jangan Lewat 'Garis Merah' Rusia

Ada lusinan aturan yang dibuat di RUU tersebut. Salah satunya terkait boikot Olimpiade Beijing 2022, yang sebelumnya juga direkomendasikan oleh Komisi Kebebasan Beragama AS.

"Dengan suara bipartisan yang luar biasa ini, Undang-Undang Persaingan Strategis menjadi yang pertama ... memenuhi tantangan China di setiap dimensi kekuasaan, politik, diplomatik, ekonomi, inovasi, militer dan bahkan budaya," kata Ketua Panel Senat Partai Demokrat, Senator Bob Menendez, dilaporkan Reuters, Rabu (21/4/2021).

Secara rinci RUU Senat setebal 280 halaman membahas persaingan dengan China melalui beberapa upaya. Seperti meningkatkan pendanaan pembangunan internasional dan bekerja dengan negara-negara sekutu dan organisasi internasional.

Ini akan mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Seperti menjatuhkan sanksi lagi atas perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur dan mendukung demokrasi di Hong Kong.

RUU tersebut menekankan perlunya memprioritaskan investasi militer untuk mencapai tujuan politik AS di Indo-Pasifik. Ini terkait ketegangan di Laut China Selatan (LCS).

Sebagaimana diketahui klaim China akan wilayah laut itu membuatnya tegang dengan banyak negara ASEAN. Ini juga terkait konflik China dengan Taiwan.

RUU Ini juga akan memperluas ruang lingkup Komite Investasi Asing AS (CFIUS), yang meneliti transaksi keuangan terkait potensi risiko keamanan nasional. Namun, sejumlah universitas AS prihatin tentang itu karena CFIUS akan meninjau hibah dan kontrak Tiongkok ke mereka.

Secara terpisah, sekelompok Senat dan anggota parlemen DPR AS juga memperkenalkan "Endless Frontier Act. Ini menyerukan US$ 100 miliar selama lima tahun untuk penelitian teknologi dasar dan maju dan US$ 10 miliar untuk menciptakan "pusat teknologi" baru di seluruh negeri.

Kedua RUU tersebut mendapat dukungan kuat dari kedua partai politik, Demokrat dan Republik. Bila mulus di Senat dan AS, RUU akan segera diserahkan ke Biden untuk ditandatangani dan diaplikasikan.