Vaksin Mandek, Pengusaha Pesimistis RI Keluar dari Resesi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha pesimistis melihat program vaksinasi pemerintah yang tengah bermasalah karena kendala pasokan. Di sisi lain pemerintah sejak awal menargetkan motor pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung program vaksinasi.

Sebelumnya ketersediaan vaksin menipis pasokanya karena embargo dari AstraZeneca dari Covavax Gavi sehingga jadwal pengiriman mundur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) juga mengatakan dalam rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, (8/4) ketidakpastian kedatangan vaksin sangat tinggi.

"Risiko itu masih ada, makanya kita mau membuka jalur baru, berdiskusi dengan pemerintah China untuk meminta tambahan 90 - 100 juta dosis, kita masih mencari jalur baru," jelasnya Menkes BGS.

Pilihan Redaksi Cara China Genjot Vaksinasi Corona: dari Telur sampai Voucher Hotel di Dua Daerah Ini Bernasib Mujur, Tapi Bisa Anjlok Lagi

Melihat ketidakpastian suplai vaksin, pengusaha cemas dengan pasokan vaksinasi, yang dianggap sebagai game changer mempengaruhi pertumbuhan ekonomi . 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani melihat rencana vaksinasi ini masih di bawah target. Harusnya bulan April - Mei ini sudah 40 juta orang yang tervaksin, tapi data terakhir baru 10 juta orang tervaksin dosis pertama dan 5,2 juta orang dosis kedua.

"Ini masih jauh di bawah target, sulit mengejar target. Masalahnya pada suplai," jelasnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/4/2021).

Belum lagi dengan program vaksinasi mandiri/gotong royong juga masih belum terlihat. Walaupun sudah ada komitmen minggu keempat April ini dari Sinopharm sebanyak 500 ribu dosis dan Sputnik sebanyak 22 juta dosis. Juga CanSino pada bulan Juli sebanyak 2 juta dosis. Namun, ini semua sangat tergantung perkembangan terkini soal perebutan vaksin antar negara.

"Harusnya kalau game changer itu langsung masif, tapi ini kelihatannya terhambat. Kalau lambat penularannya bisa kemana-mana," kata Hariyadi.

Hariyadi menjelaskan efeknya tentu terasa pada ekonomi. Selain itu berpengaruh juga ke aturan mobilitas dari pemerintah. Dengan adanya larangan bepergian sulit untuk menggerakkan roda ekonomi, dengan yang terbaru ini larangan mudik.

Hariyadi yang menjabat sebagai Ketua PHRI ini memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 masih terkontraksi alias Indonesia belum bebas dari resesi. . 

"Kuartal I kemungkinan masih berkontraksi karena awal tahun ekonomi memang lambat biasanya juga pembatasan yang ketat pada bulan Januari. Tapi ke depan masih masih optimis karena penanganan Covid-19 cukup baik, angka penularan juga mulai landai," kata Hariyadi.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Iri! Ada Loh Vaksin Covid-19 Gratis