Internasional

Baja Korea Putuskan Hubungan dengan Bisnis Junta Myanmar

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia

16 April 2021 12:25

A large image that has an X mark on the face of Commander in chief Senior Gen. Min Aung Hlaing, also chairman of the State Administrative Council, lies on a road as anti-coup protesters gather outside the Hledan Centre in Yangon, Myanmar, Sunday, Feb. 14, 2021. Daily mass street demonstrations in Myanmar are on their second week, with neither protesters nor the military government they seek to unseat showing any signs of backing down from confrontations. (AP Photo) — Foto: AP/

Jakarta, CNBC Indonesia - Produsen baja asal Korea Selatan (Korsel), POSCO, akan mengakhiri usaha patungannya dengan Myanmar Economic Holdings Public Co Ltd (MEHL). Perusahaan tersebut merupakan jarring bisnis milik junta militer Myanmar, yang mengambil kendali negara itu sejak 1 Februari.

Dikutip Reuters, perusahaan Korsel itu tidak merinci bagaimana mereka akan mengakhiri usaha tersebut. Namun, POSCO mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan terus menerangkan masalah terkait "perceraian" ini.

Baca:

Astaga! Junta Militer Myanmar Dilaporkan Tembaki Masjid

Seorang juru bicara POSCO mengatakan meskipun hubungan usaha berakhir, perusahaan itu tidak akan keluar dari Myanmar. "Kami berharap bisnis baja kami akan terus berkontribusi untuk meningkatkan lingkungan perumahan Myanmar dan merevitalisasi ekonomi," kata POSCO dalam sebuah pernyataan Jumat (16/4/2021).

Pemisahan ini menambah panjang permasalahan perusahaan internasional yang terlibat dengan usaha junta Myanmar. Sebelumnya prusahaan pengelola Pelabuhan Adani di India,Special Economic Zone Ltd, didepak dari indeks sustainability S&P Dow Jones karena hubungan bisnis perusahaan itu dengan militer Myanmar.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang berhubungan dengan junta militer. Selain itu perusahaan minuman Jepang Kirin Holdings pada Februari membatalkan aliansi bir-nya dengan konglomerat junta MEHL.

Kondisi di Myanmar semakin hari semakin memprihatinkan. Gelombang unjuk rasa anti-kudeta yang meluas ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.

Tercatat sudah lebih dari 700 orang tewas semenjak demo besar-besaran untuk menetang kudeta militer yang menggulingkan pemimpin de facto dan aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Kondisi ini diperparah dengan ancaman perang saudara setelah 10 milisi etnis bersenjata telah memberikan dukungan penuh kepada "pemerintahan tandingan" bentukan CRPH.