Bisnis Transportasi Masih 'Berdarah-Darah', Pengusaha Teriak!

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
15 April 2021 20:43
Bus listrik terparkir di Depo Transportasi Jakarta (Transjakarta), Cawang, Jakarta, Selasa (23/3/2021). PT Transportasi Jakarta menyampaikan pihaknya berencana mengoperasikan 30 unit bus listrik. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor transportasi masih tertekan di tengah pandemi yang belum berkesudahan. Kondisi bisnis seperti operator bus termasuk yang masih berdarah-darah apalagi kena larangan mudik.

Pelaku usaha angkutan umum transportasi darat mendesak ada insentif lebih dari pemerintah usai mendapat larangan mudik ini. Padahal momen lebaran merupakan stimulus yang paling besar ke perusahaan angkutan transportasi darat dimana banyak masyarakat yang pulang kampung.

Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono mengatakan, posisi Organda mendukung pemerintah untuk melarang mudik untuk menjaga penularan Covid -19. Tapi kalau bisa ada bantuan kepada transportasi darat dalam larangan periode mudik kali ini.


"Untuk angkutan darat sampai saat ini belum terasa bantuan langsung dari pemerintah di periode mudik ini, operasional dihentikan tanpa ada bantuan langsung yang dirasakan, kami khawatir ini masalah perut juga," kata Adrianto kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/4/2021).

Pada dasarnya operator angkutan darat akan patuh tapi untuk bertahan pemerintah seharusnya bisa memberikan stimulus langsung seperti paket penunjang sebagai penunjang napas pelaku transportasi umum.

Menurut Adrianto hingga saat ini belum ada insentif langsung yang diberikan kepada operator seperti sopir bus/angkot atau kenek. Padahal sektor ini terdampak dalam akibat pandemi juga larangan mobilitas yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang.

Walaupun tidak menampik sudah ada insentif dari pemerintah terkait perpajakan, dimana ada pengurangan cicilan pajak angkutan darat mencapai 50% dan bisa dicicil. Namun, pengusaha masih kesulitan untuk membayar cicilan ini.

Dimana pemerintah provinsi DKI Jakarta memberi potongan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum diskon 50% pokok PKB. Namun aturan itu tidak diberlakukan lagi pada tahun ini.

"Pengurangan cicilan pajak sampai 50%, tapi penghasilan kosong gimana. Uang darimana untuk membayar cicilan, secara general ada yang bisa bayar juga ada yang tidak bisa, tidak bisa digeneralisir 90% pengusaha angkutan penumpan ada di Jawa dan Sumatera," kata Adrianto.

"Kebijakan itu apakah membantu tentu tidak terlalu, karena tetap operator mengeluarkan cicilan pajak dari dana cadangan untuk membayar kalau perusahaan yang tidak sehat gimana, sebagian anggota juga kena denda karena telat membayar," tambahnya.

Adrianto mengatakan maka dibutuhkan insentif langsung yang terasa kepada pelaku industri transportasi darat. Transportasi darat juga belum bisa pulih secara normal pada tahun ini jika masih ada pembatasan mobilitas, seperti larangan mudik kali ini.

Selain itu dari catatan Organda mengutip survei dan interview yang dilakukan yang paling terdampak adalah perusahaan angkutan bus pariwisata diana income turun hampir 100%. Adrianto mengatakan hanya 10% yang beroperasi.

"Sementara bus Antar Kota Antar Provinsi di Jawa hanya 30% - 60% yang beroperasi tergantung trayek dan perusahaannya dimana. Sumatera lebih tinggi dibanding Jawa," katanya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Orang Keluar-Masuk DKI Wajib Antigen, Pengusaha Bus Pasrah!


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading