Kacau, Subsidi Energi di Indonesia Masih Berantakan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Subsidi energi di Indonesia selama ini diberikan langsung ke barang. Nyatanya dengan skema ini banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, karena masyarakat yang mampu pun bisa mengaksesnya.

Melihat kondisi ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berjanji akan mereformasi subsidi energi agar semakin tepat sasaran. Nantinya subsidi akan diberikan kepada masyarakat langsung.

Hal tersebut disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI. Dia menyebut reformasi kebijakan mengenai energi sudah dibahas sejak 2016 lalu, baik subsidi listrik, LPG 3 kg, hingga BBM seperti Premium.

"Maka, kemarin kami duduk dengan Kemenkeu, Kementerian ESDM, Pertamina, PLN. Kita akan lanjutkan reformasi kebijakan subsidi di tahun 2016," tuturnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin (12/04/2021).

Data sampai hari ini masih menjadi permasalahan dalam penyaluran subsidi energi. Padahal, data menjadi kunci dari ketepatan penyaluran subsidi.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada validasi data disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Kelemahan pemerintah adalah data, maka validasi data adalah kata kunci, semua mengacu pada DTKS," ungkapnya.

Baca: 2022, Subsidi Listrik & LPG Diubah, Premium Dihapus?

Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengamini yang disampaikan oleh Said. Bicara subsidi tepat sasaran, menurutnya kekuatannya memang ada pada data.

"Jangan sampai sudah targeted, salah lagi berikan subsidi kepada orang yang nggak berhak, maka dulu ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah Wakil Presiden," paparnya.

Untuk saat ini, melalui kerja sama dengan berbagai pihak, maka diharapkan akan mendapatkan data yang akurat. Jika sudah ada data tunggal, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi konflik sosial.

"Sekarang diharapkan nanti gabungan, biasanya BPS juga berperan dalam hal ini untuk dapatkan data yang akurat dan Kemensos juga terlibat," ujarnya.

Belajar dari pengalaman sebelum dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terjadi sebuah hambatan, di mana seorang Kepala Desa melihat ada pemberian BLT kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran.

Akhirnya, anggaran yang diterima malah dibagi rata. Dampaknya, yang mestinya tidak berhak menerima pun turut menerima BLT tersebut.

"Misalnya, jatah Rp 100.000 per keluarga jadi Rp 30.000. Ini tentu perlu jadi perhatian, dan nanti DEN akan kerja sama dengan beberapa kementerian untuk sinkronisasi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan subsidi energi masih belum tepat sasaran.

Buktinya, untuk subsidi LPG tabung 3 kg misalnya, 36% dari total subsidi dinikmati masyarakat termiskin. Sementara 40% masyarakat terkaya malah menikmati subsidi lebih besar yakni 39,5%. "Itu nggak adil," ujarnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Malapetaka Impor LPG: Utang Negara Bengkak, Rupiah Lemah!