Saat Luhut Blak-blakan soal OTT KPK hingga 'Harta Karun' RI

Luhut juga bicara mengenai meningkatkan produksi dalam negeri. Hal ini karena penggunaan barang dan jasa impor masih besar terhadap belanja modal pemerintah pusat.

Dia mengungkapkan masalah penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada belanja barang pemerintah pusat yang masih ada barang atau jasa impor. Nilai barang dan jasa impor per tahun bisa sebesar Rp 225 triliun di APBN.

Dari belanja modal dan barang pemerintah mencapai Rp 1.300 triliun per tahun, ada 45 item besar yang memakan banyak anggaran, dan hampir semua barang-barang tersebut harus diimpor.

"Mengenai TKDN, itu kita punya belanja modal dan barang Rp 1.300 triliun satu tahun. Dari Rp 1.300 triliun itu kami identifikasi itu ada 45 item yang besar, nilainya kira-kira US$ 34 miliar. Itu kita impor, hampir semua," kata Luhut.

Dari jumlah itu sebanyak 25 barang-barang tersebut, ada 17 item yang harusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Bila ditotal-total 17 item itu nilainya mencapai Rp 225 triliun.

Luhut juga menginginkan adanya penataan ekspor. Ia melihat banyaknya hasil bumi yang langka khususnya mineral tanah jarang atau rare earth yang diekspor secara tidak jelas. Rare earth selama ini jadi 'harta karun' Indonesia yang potensial.

"Karena di sana banyak rare earth yang diekspor dengan tidak jelas. Dan kemarin satu ada yang ditangkap itu ternyata didapat apa di dalam apa, tapi yang dilaporkan beda," tegas Jenderal TNI (HOR, kehormatan) tersebut.

Baca: Hari Pertama Puasa, Harga Daging-Dagingan Makin Nakal

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All