Cairkan THR, 'Jalan Ninja' Pemerintah Kejar Ekonomi Tumbuh 7%

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 bisa tumbuh 7% agar di akhir tahun bisa mencapai level 5%.

"Jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 2021 masih 5%, maka di Kuartal II minimal 6,7% sampai 7%. Itu minimal," ujar Sesmenko Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso dalam program Power Lunch seperti dikutip Rabu (14/4/2021).

"Artinya untuk mencapai ke angka itu perlu usaha bersama kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II," imbuhnya.

Menurutnya, berbagai langkah dilakukan Pemerintah untuk mendorong perekonomian di kuartal II. Salah satunya dengan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) full kepada PNS.

Selain itu, Pemerintah pun mewajibkan perusahaan swasta juga memberikan THR full kepada pekerjanya. Diharapkan uang THR ini bisa mendorong spending masyarakat yang lebih besar lagi sehingga terjadi kenaikan di konsumsi Rumah Tangga yang merupakan motor penggerak utama perekonomian Nasional.

"THR ini kita dorong betul untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat," kata dia.

Baca: THR 2021 Harus Bayar Full, Pengusaha Minta Bisa Dinego!

Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan kegiatan hari belanja nasional sepekan sebelum hari Raya Idul Fitri. Diharapkan langkah ini benar-benar bisa meningkatkan belanja masyarakat terutama dari uang THR.

"H-7 atau H-5 kita bikin harbolnas untuk mendorong spending masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal II sehingga sebelum Ramadhan, baik ASN maupun karyawan swasta mempunyai daya beli dan diharapkan berbelanja," tegasnya.

Halaman Selanjutnya >> Ada Potensi Tambahan Konsumsi Rp 215 Triliun

Baca: THR 2021 Harus Bayar Full, Pengusaha Minta Bisa Dinego!

Susiwijono menjelaskan, dari hitungan yang dilakukan Pemerintah, pencairan THR bagi PNS serta pekerja swasta akan memberikan tambahan konsumsi Rp 215 triliun jika dipakai untuk belanja.

"Dari sisi hitung-hitungan tambahan potensi kalau THR dan karyawan swasta ini bisa kita berikan H-10 dan H-7 tadi, paling tidak kami hitung minimal ada tambahan potensi konsumsi Rp 215 triliun," jelasnya.

Susi pun menjelaskan hitungan yang dilakukan Kemenko Perekonomian terkait tambahan potensi belanja ini.

Tambahan dari PNS yakni dari jumlah PNS aktif sekitar 4,3 juta dikalikan THR masing-masing Rp 5 juta dan gaji ke-13 Rp 5 juta. Maka satu orang mendapatkan Rp 10 juta, artinya terjadi tambahan Rp 43 triliun.

Kemudian dari pekerja swasta yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ada sekitar 20 juta peserta. Jika mendapatkan THR sebesar Rp 5 juta/orang maka ada tambahan Rp 100 triliun.

Selanjutnya pekerja yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan atau pekerja informal sekitar 36 juta orang. Jika minimal mendapatkan Rp 2 juta maka terjadi tambahan belanja Rp 72 triliun.

"Jadi Rp 43 triliun ditambah Rp 100 triliun dan Rp 72 triliun, kurang lebih potensi tambahan konsumsi yang kita harapkan Rp 215 triliun," kata dia.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Halo Pengusaha! Jokowi Titip Pesan, Jangan Lupa Bayar THR!