Sektor Usaha yang Terpuruk karena Mudik Dilarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik di tahun ini. Hal ini untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

Kebijakan ini dinilai akan memberikan dampak tidak baik bagi beberapa sektor usaha. Padahal sektor usaha tersebut mengharapkan mudik menjadi momentum pertumbuhannya setelah tertekan sejak tahun lalu.

Baca: Ekonomi Masih Sulit, Pengusaha Ingin THR Karyawan Dicicil

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor yang paling terdampak dari pelarangan mudik ini adalah pariwisata, terutama di daerah.

"Pelaku-pelaku usaha di daerah yang biasanya diuntungkan oleh momentum lebaran, misalnya jasa pariwisata, jasa transportasi, hotel, dan sebagainya yang saat ini pun sebetulnya struggling untuk survive," jelas Shinta kepada CNBC Indonesia.

Baca: Tak Bisa Ditawar, Larangan Mudik 2021 Sudah Final!

Pada akhirnya, kata Shinta akan menciptakan disparitas atau ketimpangan pemulihan ekonomi yang lebih tinggi antar sektor dan antar daerah di Indonesia.

Pasalnya sektor-sektor yang sudah disebutkan sebelumnya, biasanya akan memanfaatkan momentum lebaran dan mudik untuk menciptakan pendapatan. Dengan pelarangan mudik sudah pasti akan kehilangan potensi revenue atau pendapatan.

Oleh karena itu, Shinta memandang kebijakan pelarangan mudik dari pemerintah ini, harus disertai dengan kebijakan counter cyclical atau kebijakan yang sifatnya bisa mendongkrak konsumsi.

"Kebijakan pencairan bansos kami rasa ada peluang demand domestik bisa didongkrak lebih tinggi. Ini berdasarkan pengamatan kami di tahun lalu," jelas Shinta.

Di mana pencairan bansos pada Kuartal III-2020 lalu sangat signifikan meningkatkan demand pasar domestik di periode tersebut. Efek positifnya juga tercermin pada perbaikan tingkat pertumbuhan penjualan retail.

Shinta berharap hal yang sama bisa terjadi juga tahun ini. Artinya, pemerintah bisa mengatur timing pencairan bansos agar dapat terjadi dengan lancar di seputar lebaran.

Halaman 2>>

Di sisi lain, Shinta memperkirakan masih akan ada pelaku usaha yang meminta peundaan THR di tahun ini. Meski jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR, tidak akan sebanyak tahun lalu.

"Meskipun mungkin masih ada perusahaan yg perlu meminta penangguhan THR, kami rasa secara umum daya beli masyarakat bisa lebih tinggi dr tahun lalu dan bisa memicu konsumsi lebih tinggi," kata dia.

Jumlah perusahaan yang mengajukan penundaan THR tidak sebanyak tahun lalu karena ia melihat kinerja ekonomi kita saat ini secara keseluruhan lebih baik dibanding kinerja Kuartal II-2020. Di mana pada kuarta II tahun lalu anjlok hingga 5%.

Menurutnya, kegiatan ekonomi masih akan berjalan meski ada larangan mudik. Hanya saja untuk sektor usaha di daerah menjadi kehilangan momentum pemulihannya.

Pelaku usaha lainnya diharapkan memanfaatkan kinerja perekonomian yang semakin membaik ini untuk meningkatkan produktivitasnya agar bisa mendorong pertumbuhan konsumsi sebagai penopang utama perekonomian nasional.

"Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Jadi, kita masih punya banyak kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dari sisi supply dengan bansos dan pencairanTHR, maupun dari sisi demand dengan promosi penjualan, online retail, wisata di daerah-daerah sub-urban, dan sebagainya," tegasnya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Larang Mudik Lebaran, China Duluan No Mudik Imlek