RI Larang Mudik Lebaran, China Duluan No Mudik Imlek

News - Tirta Citradi, CNBC Indonesia
26 March 2021 15:40
Suasana terminal Lembang di Jalan Raden Patah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Kamis (30/7/20). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Terminal Lembang biasanya selalu ramai penumpang, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.

Banyak penumpang yang datang ke Terminal Lembang untuk mudik ke kampung halaman.

Namun, aktivitas itu tampak berbeda pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.   

Kini, Terminal Lembang sepi penumpang bus, meski Hari Raya Idul Adha tak lama lagi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya resmi memutuskan untuk melarang aktivitas pulang kampung (mudik) hari raya Idul Fitri tahun ini. Alasannya adalah untuk meminimalkan penularan Covid-19. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang.

Berbeda dengan tahun ini, mudik tetap ada tahun lalu. Kebijakan pemerintah yang simpang siur dan inkonsisten membuat fenomena eksodus dari kota besar seperti Jabodetabek tetap terjadi. 


Konsekuensinya pun bukan main-main. Angka infeksi Covid-19 langsung melonjak dua pekan pasca libur lebaran berakhir. Kasus infeksi harian langsung melonjak puluhan persen dalam waktu singkat. 

Untuk sekarang ini meskipun vaksinasi Covid-19 sudah mencapai angka 7 juta dosis tetapi ancaman masih menghantui, terutama dari munculnya varian baru virus Corona yang jauh lebih menular.

Mutan paling baru adalah B117 yang merebak di Inggris. Seramnya lagi, mutan B117 sudah ditemukan di Indonesia. Tentu saja ini adalah hal yang harus diantisipasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Untuk itulah kebijakan mudik tahun ini ditiadakan. Tidak hanya untuk para pegawai negeri (ASN) saja beserta TNI dan POLRI, tetapi juga untuk semua kalangan termasuk pegawai swasta. Namun menteri PMK menegaskan bahwa meski aktivitas mudik ditiadakan cuti bersama tetap ada.

"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamaan," kata Muhadjir.

Kebijakan melarang mudik lebaran ini, menurut Muhadjir, diambil sesuai arahan Presiden joko Widodo pada 23 Maret 2021. Kebijakan berupa larangan mudik ini tentu saja memiliki dampak bagi perekonomian. 

Dalam riset terbarunya, Bahana Sekuritas menyebutkan bahwa implikasi makro kebijakan ini berupa potensi penurunan output perekonomian pada kuartal kedua. Bahana meramal PDB Indonesia per kuartal untuk tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (%yoy) bakal tumbuh sebesar -0.85%, 7.82%, 5.93%, and 4.57%.

Jika diambil periode setahun penuh maka PDB Indonesia diperkirakan bakal tumbuh 4,3% (yoy) tahun ini. Larangan mudik dapat menyebabkan penurunan PDB pada kuartal kedua walau kemungkinan masih di atas 7%.

Namun sebenarnya ada sisi positif yang lebih kuat dari kemajuan vaksinasi, yang mungkin menyebabkan peningkatan yang sangat cepat dalam mobilitas masyarakat dan kepercayaan konsumen di masa depan.

Pemulihan mobilitas dan konsumsi saat ini telah terjadi di luar Jawa, dan pertumbuhan PDB yang paling lambat terjadi di Jakarta (mobilitas ritel -27% pada 20 Maret, dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi).

PDB Jakarta menyumbang 20% dari total output Indonesia. Pembatasan mudik dapat membuat orang enggan bepergian keluar masuk Jakarta tetapi tidak akan membuat orang takut untuk makan di luar dan berbelanja, mengingat perkembangan Covid-19 yang cukup menggembirakan baru-baru ini.

Indonesia Tiru China Kendalikan Covid-19 dengan Batasi Mobilitas
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading