Ada 'Mudik Dilarang Kami Tetap Pulang', Awas 'Jalur Tikus'!
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
31 March 2021 14:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Perlawanan masyarakat untuk tetap mudik meski ada larangan dari pemerintah mulai bergejolak. Buktinya, di dunia maya ada kampanye 'Mudik Dilarang Kami Tetap Pulang'.
Masyarakat akan menggunakan berbagai cara agar tetap bisa pulang. Sosiolog Musni Umar mengingatkan Pemerintah agar memperhatikan jalur-jalur yang tidak biasa dilalui sebagai jalur mudik.
"Tetap banyak yang akan mudik menggunakan jalur tikus," kata Rektor Universitas Ibnu Chaldun tersebut kepada CNBC Indonesia, Rabu (31/3/21).
Jika berkaca pada tahun lalu, angka perpindahan masyarakat tetap besar meski sudah ada larangan dari Pemerintah. Tidak sedikit juga yang menggunakan jalur tikus untuk bisa pulang.
"Jangan sampai ada larangan tapi masyarakat nggak peduli akhirnya wibawa pemerintah tergerus, dan masyarakat berbuat sesukanya," sebut Musni Umar.
"Ini persoalannya karena kekhawatiran dan kekhawatiran itu tidak ngada-ngada orang pulang bisa bawa virus di kampung halaman, begitu juga sebaliknya orang kampung ke Jakarta bisa bawa virus, nggak terkendali, padahal Pemerintah lagi gencar-gencarnya vaksinasi untuk memberi kekebalan pada masyarakat agar tidak mudah terinfeksi Covid-19," lanjutnya.
Bukan hanya itu, Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas Dr. Emeraldy Chatra melihat masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk tetap pulang. Selain menggunakan 'jalur tikus' cara lainnya pulang pada tanggal yang tidak dilarang, apalagi Pemerintah sudah menentukan tanggal larangan mudik tersebut, yakni 6-17 Mei 2021.
"Sebagian mungkin akan menyiasati, mereka pulang sebelum tanggal yang ditentukan dan kembali sesudah tanggal tersebut. Dan itu berbahaya karena akan terjadi kemacetan di hari ke sekian, atau hanya pindahkan hari macet aja itu," sebutnya.
Ada Solusi?
Pemerintah harus menyiapkan cara agar kebijakan larangan mudik efektif. Salah satunya dengan komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat.
"Harus ada pendekatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat sebelum hari-H harus digencarkan, dialog, kemudian media memberitakan," kata Musni Umar.
Dengan cara itu, keinginan untuk mudik bisa lebih terkikis dan lebih memilih untuk lebaran di tempat perantauan. Memberi pemahaman akan bahayanya mudik perlu koordinasi yang jelas di lapangan. Selain itu, Pemerintah juga perlu memberikan fasilitas atau bantuan sebagai daya tawar. Misalnya bantuan sosial atau kuota internet supaya bisa terhubung dengan masyarakat di kampung.
"Diberi kemudahan untuk komunikasi dengan orang kampung tanpa membayar, bisa dari Pemerintah atau Perusahaan swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang nggak pulang kampung diberi insentif seperti bansos. Itu yang harus dilakukan," jelasnya.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mudik 2021 Resmi Dilarang, Ini Skenario dari Kemenhub!
Most Popular