Nah Lho! Mudik Dilarang, Bisnis Bus Akap Makin Megap-Megap

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
30 March 2021 18:00
Bus Antar Kota Antar Provinsi menunggu penumpang di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Kamis (4/2/2021). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan, selama adanya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada penurunan jumlah penumpang Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). sementara Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengungkapkan, sekitar 40 persen perusahaan Bus AKAP berpotensi gulung tikar pada tahun ini. Hal itu terlihat dari banyaknya PO Bus yang pembayaran cicilan utangnya tak lancar.   (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha di sektor transportasi harus siap-siap gigit jari dengan larangan mudik dari Pemerintah. Pasalnya, kesempatan untuk mendulang omset dari perpindahan masyarakat bakal sirna.

Kabid Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), DjokoSetijowarno memperkirakan kondisinya akan sama tertekan seperti tahun lalu.

"Pengusaha angkutan umum alami pengurangan untuk pendapatan, mereka berharap tahun ini dapat bangkit kembali, terutama bus jarak jauh, bus AKAP (antar kota antar provinsi). Kalau tahu ini ada pelarangan, berarti nggak jauh beda dengan tahun lalu dimana mereka nggak bisa berharap banyak," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/3/21).


Jika berkaca pada tahun lalu, meski ada pelarangan mudik dan ancaman putar balik, masyarakat yang pulang kampung tetap banyak. Padahal, kendaraan umum sudah tidak beroperasi, alhasil kendaraan pribadi yang menjadi andalan. Alhasil, penyebaran masyarakat tetap ada, namun pekerja di sektor transportasi kehilangan pekerjaannya.

"Tahun lalu bandara, pelabuhan, stasiun nggak operasi sekitar 15 hari, tahun ini sekitar 10 hari. Justru nanti kendaraan plat hitam. Tahun lalu 1,2 juta yang masuk Jateng, diperkirakan selain plat hitam ya gunakan motor. Bus AKAP nggak bisa bergerak sama sekali," sebutnya.

Ketika sektor ini sulit bergerak, maka pemerintah wajib memberikan bantuan kepada para pekerja yang ada di dalamnya, misalnya supir. Tahun lalu memang sudah ada, namun pelaksanaan di lapangan masih belum terkoordinasi dengan baik

"Sayangnya bantuan nggak tepat sasaran karena di daerah-daerah nggak kerjasama dengan Organda setempat untuk mencari tahu berapa pengemudi yang akan diberikan. Akhirnya uang Rp 400 ribu/bulan selama 3 bulan yang dapat ojek daring, sebagian pengemudi, tapi nggak bisa sepenuhnya karena data nggak lengkap di daerah," sebutnya.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading