Ada 'Mudik Dilarang Kami Tetap Pulang' Ternyata Ini Sebabnya

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
30 March 2021 08:40
Kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta-Cikampek, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020. Pemerintah memprediksi akan adanya lonjakan lalu lintas kendaraan bermotor pada libur Iduladha nanti, karena tidak adanya larangan mudik seperti yang dilakukan pada saat Idulfitri lalu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan sejumlah antisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H. Antisipasi dilakukan mengingat perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat (31/7/2020), yang berarti akan ada libur panjang akhir pekan (long weekend). Sementara untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas kendaraan bermotor saat liburan Idul Adha, Kemenhub mempersiapkan personel serta berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan di daerah untuk meningkatkan pengawasan di lapangan, serta dengan para operator transportasi. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Jagat media sosial dihebohkan dengan aspirasi warganet agar tetap mudik di tengah kebijakan pemerintah melarang kegiatan mudik 2021. Ada 'gerakan' yang menyampaikan aspirasinya soal keinginan tetap mudik.

Juga dicantumkan template yang bertuliskan pesan "Mudik Dilarang Kami Tetap Pulang, Lawan Plandemi dengan Silaturahmi: Fight For Freedom"

Postingan yang ada di sosial media Instagram itu langsung direspons oleh para netizen, dengan membuat foto dan template slogan. Banyak netizen berkomentar, ada yang pro dan ada yang juga kontra.


Pemerhati Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan aspirasi semacam di media sosial di atas suatu keniscayaan bila kebijakan yang dilakukan pemerintah tak tepat. Ia termasuk yang mendorong agar tak ada larangan mudik, tapi pengaturan ketat soal mudik yang diatur oleh presiden langsung.

"Jangan larang, kata melarang itu menyakitkan, membuat masyarakat menantang. Frasa melarang diganti dengan mengatur," kata Djoko kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/3).

Djoko mengatakan tujuan aturan yang ketat dan komprehensif termasuk sanksi-sanksinya diperlukan agar tumbuh kesadaran warga soal mengatasi pandemi saat musim mudik.

"Kita ajak masyarakat mikir, misalnya silakan mudik tapi wajib karantina, kalau positif tanggung biaya sendiri ya," kata Djoko.

Ia juga berharap agar segera ada aturan tertinggi mengatur soal pergerakan warga saat mudik. Ia berharap langsung dalam peraturan presiden (Perpres).

"Bikin aturan satu saja, masak orang ngapalin, kan banyak zona, satu untuk semua. Apaan itu surat edaran. Buat saja keppres ada sanksi, merujuk ke undang-udang," katanya


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading