Internasional

Junta Makin Beringas, Warga Tewas Tembus 500 Jiwa di Myanmar

sef, CNBC Indonesia

30 March 2021 07:30

Foto: Akisi demo di Myanmar terus berlanjut. AP/

Jakarta, CNBC Indonesia - Total warga tewas akibat kekejaman junta militer Myamar kini menembus 500 orang. Dalam dua bulan, 510 nyawa, termasuk anak-anak dan remaja, tewas karena aksi aparat represif militer dan kepolisian membubarkan pengunjung rasa anti kudeta .

Senin (30/3/2021), mengutip Reuters, Assistance Association for Political Prisoners/ Lembaga Pendampingan Tahanan Politik (AAPP) menyebut ada 14 orang lagi meninggal di tangan pemerintahan militer. Sebelumnya, Sabtu, ada 141 orang meregang nyawa dalam sehari karena tindakan militer.

Baca:

Mencekam! Aparat Junta Tembaki Pelayat Korban Demo Myanmar

"Delapan orang setidaknya tewas di Dagon Selatan, Yangon. Dua orang lainnya tewas di pusat kota Myingyan," tulis media tersebut, Selasa (30/3/2021).

Namun televisi pemerintah yang dikelola junta menyebut pasukan keamanan hanya menggunakan "senjata anti huru hara" untuk membubarkan kerumunan teroris. Para pendemo disebut menghancurkan trotoar dan menyebabkan satu orang luka.

Sebelumnya harian lokal Myanmar Now menyebut, aparat menembaki sejumlah pelayat di pemakaman seorang warga korban demo Minggu. Media yang sama juga menyebut aparat menembaki rumah sakit di mana warga pendemo bersembunyi dan melukai staf fasilitas medis itu di Yangon.

AS Batalkan Pakta Dagang

Sementara itu, pemerintah AS mengutuk fakta ini, menyebutnya pembunuhan warga sipil. Gedung Putih juga menambah hukuman ke Myanmar, berupa penangguhan pakta perdagangan.

"AS mengutuk keras kekerasan brutal pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil," kata Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, dikutip dari AFP.

"Pembunuhan pengunjuk rasa damai, pelajar, pekerja, pemimpin buruh, petugas medis dan anak-anak telah mengejutkan hati nurani komunitas internasional."

AS juga akan memeriksa catatan ketenagakerjaan Myanmar. Pernyataan tersebut secara efektif menghapus Myanmar dari aturan Generalized System of Preferences/Sistem Preferensi Umum di mana AS memberikan akses bebas bea ke beberapa impor dari negara berkembang jika mereka memenuhi standar utama.

Sementara PBB mendesak junta menghentikan pembunuhan dan penindasan ke demonstrasi. PBB menyerukan dunia internasional bersatu menekan Myanmar.