Di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, beberapa proyek coba kembali dibangkitkan, termasuk proyek-proyek yang sempat akan dibangun di pemerintahan sebelumnya antara lain Presiden SBY yang coba dan sudah kembali dibangkitkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi:
Moda Raya Terpadu atau yang lebih dikenal sebagai MRT sudah menjadi proyek nasional pada 2005. Kala itu, SBY menetapkannya karena beberapa tahun tak ada progres perkembangan signifikkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun mulai bergerak menindaklanjutinya.
Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia yang dirangkum dari keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, desain proyek MRT baru dibuat pada medio 1995.
Pada sat itu, mantan Presiden RI ketiga BJ Habibie yang merancang dan menyusun sendiri dasar proyek MRT untuk rute Blok M. Pada saat itu, Habibie masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.
Meskipun di tahun yang sama, Ali Sadikin - Gubernur DKI Jakarta waktu itu - sudah membentuk unit manajemen khusus, pembangunan tak dieksekusi hingga di 1998. Rencana ini dilanjutkan kembali oleh Gubernur Sutiyoso. Namun, karena tidak ada perubahan signifikan, SBY coba mengambil alih.
Di masa kepemimpinan Fauzi Bowo, pemerintah provinsi DKI Jakarta meneken naskah perjanjian penerusan hibah proyek MRT dari pemerintah pusat di bawah Presiden SBY. Langkah tersebut, kembali ditindaklanjuti di 2011 oleh era kepemimpinan Jokowi sebagai gubernur Jakarta.
Di era Jokowi, lelang fisik MRT fase I dilakukan, komposisi pinjaman pun berubah. Tongkat estafet beralih ke Basuki Tjahaja Purnama, dan tanda-tanda proyek tersebut hadir di ibu kota makin terlihat jelas.
Di zaman Basuki yang akrab disapa Ahok itu, pembebasan lahan dilakukan dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan demi proyek MRT. Kemudian di 2017, Djarot Saiful Hidayat menekan aturan mengenai PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan TOD koridor Utara - Selatan Fase 1 MRT.
Akhirnya di era Gubernur Anies Baswedan dan Presiden Jokowi masyarakat Jakarta bisa melihat MRT terwujud. Sebuah transportasi masal yang diharapkan menjadi jawaban tingginya mobilitas pekerja di ibu kota. Akhirnya tepat 2 tahun lalu, sejak 24 Maret 2019 mulai beroperasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kemarin Senin (22/3/2021).
"Alhamdulillah, SPAM Umbulan, sistem penyediaan air minum yang telah lama dikerjakan hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Jokowi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Proyek ini sudah digarap pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya yakni pada 2011.
SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.
Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan, akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Jika menarik lebih jauh, Sumber air daerah ini memang sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, saat pertama kali ditemukan Negeri Kincir Angin pada 1916 atau zaman kolonial. Pengelolaan pertama, kala itu dilakukan oleh Water Bedrij pada 1917.
Namun, pemerintah mulai membangun SPAM Umbulan setelah 45 tahun sejak direncanakan yakni pada 1973 silam. Namun, sejak saat itu proyek tersebut tiba-tiba lenyap.
Proyek ini menelan memakan biaya hingga Rp 2,05 triliun yang digarap oleh PT Meda Adhya Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mempertimbangkan untuk membangkitkan kembali megaproyek kompleks olahraga Hambalang yang bertahun-tahun mangkrak.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengemukakan nantinya Hambalang akan disulap pemerintah menjadi 'surga' para atlit senior dan berbakat. Rencana ini telah tercantum dalam agenda besar Desain Olahraga Nasional.
"Kami akan mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap bertanding," kata Zainudin dalam keterangan pers, Senin (15/3/2021).
Zainudin menegaskan, Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. "Kami akan buat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah, dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar," katanya.
Meski demikian, dua hari setelahnya Zainudin Amali, menjelaskan kebutuhan akan tempat pemusatan latihan terpadu. Tapi Hambalang belum bisa dipastikan akan digunakan.
"Tetapi Hambalang itu belum bisa dipastikan akan digunakan, hanya menjadi pilihan utama karena Hambalang itu sudah tercatat dalam aset negara di Kemenpora," kata Zainudin dalam keterangan resmi, Jumat (17/3/2021).
Hambalang dan Kasus Korupsi
Proyek Hambalang digagas sejak 2003 ketika Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Hambalang dilatarbelakangi kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga berkualitas.
Pada 2004 sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola dan pagar. Namun di sisi lain pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional belum selesai.
Setahun berselang perusahaan konsultan yang akan mengerjakan proyek Hambalang mendatangkan peneliti geologi dan diketahui struktur tanah Hambalang rapuh.
Seperti dikutip dari CNN Indonesia, semula proyek tersebut bukan bernama P3SON melainkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang awalnya menjadi tempat pembibitan atlet usia dini dan remaja. Dalam perkembangannya pada 2006 nama P3SON muncul dan berganti menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elite yang akan berlaga di pentas internasional.
fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi Rp2,5 triliun di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Mallarangeng. Menpora sebelumnya, Adhyaksa Dault, mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar.
Longsor sempat terjadi di daerah Hambalang yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON pada 2011.
Selain asrama dan masjid, di kompleks olahraga seluas 32 hektare tersebut sudah berdiri sebuah gedung olahraga serbaguna yang kondisinya baru 50 persen. Hampir sebagian dari 25 bangunan yang rencananya digarap di kompleks olahraga Hambalang sudah sekitar 75 persen dibangun.
Pada 2012 Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Setahun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan vonis untuk Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lain.
BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013.
