Internasional

Demo Belum Kelar, Junta Militer Buat Pesta Khusus di Resor?

News - Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
23 March 2021 14:22
A policeman stands guard as demonstrators display placards during a protest close to Indonesian embassy in Yangon, Myanmar Tuesday, Feb. 23, 2021. Anti-coup protesters gathered outside the Indonesian Embassy following reports that Indonesia was seeking to have fellow members of the Association of Southeast Asian Nations to agree on an action plan over the Myanmar’s coup that would hold the junta  to its promise to hold free and fair elections in a year's time. The Indonesia Foreign Ministry has denied the report. (AP Photo) Foto: Pendemo kudeta milite Myanmar berdemo di depan Kantor Kedubes RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar. (AP Photo)

Jakarta, CNBC Indonesia -Demo anti kudeta Myanmar memang belum berakhir. Meski demikian, junta militer sepertinya akan terus melangkah maju ke depan.

Akhir pekan kemarin, junta bahkan dikabarkan membuat pesta di sebuah hotel di sebuah resor negara itu. Ini sebagai bagian dari apa yang disebut rezim militer memulai kembali industri pariwisata Myanmar.

"Menteri pariwisata rezim Maung Maung Ohn menghadiri perayaan yang diadakan di Azura Beach Resort," kata surat kabar The Mirror dikutip dari Myanmar Now, Selasa (23/3/2021).

Hotel ini adalah salah satu resor terbesar di pantai Chaung Thar di wilayah Ayeyarwady. Hotel tersebut milik putra Min Aung Hlaing,Aung Pyae Sone.

Sone sendiri memiliki perusahaan lain seperti Sky One yang bergerak di bidang konstruksi. Ia juga memiliki A&M Mahar, perusahaan kesehatan dan kebugaran yang mengurusi izin perusahaan farmasi asing beroperasi di Myanmar.

Demo anti kudeta Myanmar, sudah terjadi selama sebulan lebih. Dalam laporan lembaga pemantau sudah 250 orang tewas karena aksi represif petugas.

Sementara itu, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi terhadap polisi dan komandan militer yang terkait dengan kudeta. UE menempatkan Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing pada pembekuan aset dan daftar hitam larangan visa pada Senin (22/3/2021).

Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada kepala polisi Myanmar dan seorang komandan operasi khusus militer. AS mengatakan mereka bertanggung jawab menggunakan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.

Sebelumnya, para pemimpin junta Myanmar sebelumnya sudah dijatuhi sanksi AS. Namun, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebelumnya dirasa tidak mempan untuk melawan aksi junta.

Maka itu pasukan perdamaian PBB diminta agar segera turun. Ini juga, kata dia, permintaan rakyat Myanmar.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Junta Militer Myanmar Bungkam Media


(sef/sef)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading