Rentetan Dosa Besar Junta Militer Myanmar yang Diungkap PBB

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar mengecam junta militer atas pembunuhan sedikitnya 70 orang sejak meletusnya kudeta pada awal Februari lalu. Tak hanya itu, PBB juga mengatakan ada banyak bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan dan penyiksaan.

Pada Kamis (11/3/2021), penyelidik hak asasi manusia Thomas Andrews mengungkap fakta kebenaran yang mengerikan kepada Dewan HAM PBB bahwa "negara Myanmar sedang dikendalikan oleh rezim yang membunuh dan ilegal".

Menurut Andrews, lebih dari setengah korban sipil yang tewas berusia di bawah 25 tahun. Ia juga menambahkan lebih dari 2.000 orang telah ditahan secara tidak sah sejak kudeta dan kekerasan terus meningkat.

Foto: Pedemo penolak kudeta militer di Myanmar masih terus lakukan aksi pada 3 Maret 2021. AP/ Pedemo penolak kudeta militer di Myanmar masih terus lakukan aksi pada 3 Maret 2021. AP/

"Ada banyak bukti video tentang pasukan keamanan yang dengan kejam memukuli pengunjuk rasa, petugas medis, dan pengamat. Ada video tentara dan polisi yang secara sistematis bergerak melalui lingkungan, menghancurkan properti, menjarah toko, menangkap pengunjuk rasa dan pejalan kaki secara sewenang-wenang, dan menembak tanpa pandang bulu ke rumah-rumah orang," kata Andrews, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (12/3).

Baca: Breaking! Semua Warga AS Divaksinasi Paling Lambat 1 Mei

Andrews menyerukan agar sanksi multilateral dijatuhkan pada para pemimpin militer senior dan sumber utama pendapatan negara, termasuk perusahaan milik militer dan perusahaan minyak dan gas Myanmar.

"Seharusnya tidak mengejutkan bahwa ada bukti yang berkembang bahwa militer Myanmar yang sama ini, yang dipimpin oleh kepemimpinan senior yang sama, sekarang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjutnya.

Namun junta militer Myanmar menolak laporan tersebut.

Dalam video pesan pendek, Chan Aye, Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan "pihak berwenang telah menahan diri sepenuhnya untuk menangani protes kekerasan."

Pernyataan tertulisnya juga mengatakan Myanmar sedang mengalami tantangan yang sangat kompleks serta menghadapi situasi yang sulit, dan menegaskan bahwa kepemimpinan militer tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang mulai berkembang.

"Dalam hal ini, Myanmar ingin meminta pengertian dari PBB dan komunitas internasional tentang upayanya untuk menjaga kedaulatan, kemerdekaan politik, integritas teritorial, persatuan nasional dan stabilitas sosial di seluruh negeri," katanya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militernya menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Perebutan kekuasaan itu memicu protes besar-besaran oleh masyarakat sipil di seluruh negeri.

Baca: Junta Militer Myanmar Tuduh Suu Kyi Terima Suap Rp 8,4 M

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Myanmar Membara Lagi, Pro Junta Militer Diserang Granat