Junta Makin Kegencet, World Bank Setop Fulus ke Myanmar
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia (World Bank) memutuskan untuk menghentikan sementara pembiayaannya ke Myanmar pasca kudeta militer. Dilansir Reuters, surat resmi sudah dikirimkan lembaga tersebut ke kementerian keuangan Negeri Burma, Jumat (26/2/2021).
Ini merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden Bank Dunia David Malpass yang memperingatkan kemunduran besar dalam pembangunan negara tersebut. Ia menegaskan akan mengambil pendekatan "ekstra hati-hati" ke Myanmar tetapi akan terus melaksanakan sejumlah proyek termasuk bantuan darurat virus corona (Covid-19).
Di 2020, Bank Dunia menyetujui lebih dari US$ 350 juta atau sekitar Rp 4,9 triliun pinjaman dan hibah baru untuk membantu upaya melawan pandemi di Myanmar. Termasuk untuk mendukung petani dan meningkatkan lapangan kerja di pedesaan.
Sebelumnya Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa juga telah menyerukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota junta militer dan jaringan bisnisnya. Inggris pada Kamis (25/2/2021) mengatakan akan memberikan sanksi kepada enam tokoh militer lagi, menambah 19 yang terdaftar sebelumnya dan termasuk Jenderal Min Aung Hlaing.
"Paket tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.
Kudeta yang terjadi di Myanmar 1 Februari lalu. Kudeta ini diawali dengan penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer.
Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Partai Suu Kyi yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November 2020 namun kemudian dituding curang oleh junta.
Selain sanksi, beberapa negara juga membekukan bantuan yang biasanya diberikan. Norwegia menyetop dana bilateral ke Myanmar menyusul kudeta.
Negara Nordik yang kaya telah menganggarkan 66,5 juta kroner (Rp 108 miliar) untuk tahun 2021 untuk membantu meningkatkan pengetahuan di lembaga publik Myanmar di berbagai bidang. Termasuk energi terbarukan, lingkungan dan perlindungan lautan.
"Kudeta militer pada 1 Februari mengubah kondisi keterlibatan Norwegia di Myanmar dan merupakan alasan bagi Norwegia untuk membekukan program negara-ke-negara untuk kerjasama profesional antara institusi publik Norwegia dan Myanmar," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.
Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan Selandia baru. Negeri di ujung selatan bumi itu setiap tahunnya memberikan bantuan sekitar 42 juta dollar Selandia Baru (Rp 42 miliar) kepada Myanmar.
Kini bantuan dibekukan. Bukan hanya itu, negara pimpinan Perdana Menteri (PM) Jacinda Ardern juga mengatakan akan memblokir akses masuk ke negaranya bagi para petinggi militer Myanmar.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bank Dunia Warning Militer Myanmar: Kudeta Picu Kemunduran!
