
Ambisi BPJT: 17 Ruas Jalan Tol 410 Kilometer Tuntas di 2021

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan transaksi harian meningkat pada tahun ini. Hasil rekomendasi kepada badan usaha jalan tol (BUJT) dari relaksasi yang diberikan juga akan keluar dalam waktu dekat.
"Kita beruntung bisnis jalan tol ini recovery-nya sangat baik, mobilitas cukup terjaga, angkutan barang juga masih banyak yang lewat jalan tol, pengembalian investasi semakin baik. Sehingga jalan tol ini adalah defensive asset karena bisa bertahan di krisis ekonomi, finansial maupun krisis kesehatan," kata Kepala BPJT PUPR Danang Parikesit kepada CNBC Indonesia dalam program Squawk Box, Rabu (18/2/2021).
Ia menargetkan traffic jalan tol ini naik 17,6% dibandingkan tahun lalu. Jumlah transaksi harian 4 juta transaksi per hari dari tahun 2020 sebanyak hanya 3,4 juta transaksi harian. Sementara target di tahun ini juga ada sebanyak 17 ruas jalan tol sepanjang 410 kilometer yang ditargetkan selesai konstruksinya.
"Kami confident dengan selesainya proyek tol itu dengan dukungan dari sektor perbankan serta ada INA-SWF yang memperkuat finansial badan usaha yang bekerja sama," ujar Danang.
Sementara waktu tempuh kendaraan yang melintasi jalan tol diproyeksikan mengalami percepatan dari semula kecepatan rata-rata 69 km/jam dalam kota menjadi 75 km/jam. Sedangkan waktu tempuh di luar kota menjadi 90 km/jam dari 82 km/jam.
Keselamatan jalan tol diharapkan juga dapat mengalami penurunan menjadi 1,77 kejadian per km/hari dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,5 kejadian per km/hari. BPJT juga mencatat berkurangnya korban meninggal akibat kecelakaan menjadi 0,08 korban meninggal per 100 juta kendaraan.
Danang menjelaskan milestone di tahun ini juga adanya implementasi pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dengan menggunakan teknologi Global Navigation Satelite System (GNSS) yang akan mulai diimplementasikan pada 2022 mendatang.
Titik Balik Bisnis Jalan Tol
Titik balik bisnis tergantung dari dinamika kesehatan. Tapi dari tahun lalu Kementerian PUPR juga sudah memberikan relaksasi aturan untuk para pengusaha jalan tol. Mulai dari lelang dini pada kuartal I ini, insentif dari program padat karya di beberapa ruas operasi.
"Selain itu para pengusaha jalan tol juga di berikan insentif dalam masa pandemi seperti penundaan financial close sehingga investor memiliki nafas yang panjang," katanya.
Ada pula insentif pengurangan pendapatan usai pandemi bisa dikompensasi dengan perpanjangan masa konsesi atau tarif adjustment yang sifatnya khusus. Ada juga pinjaman BLU untuk pengusahaan jalan tol.
"Kalau kaitan dengan pandemi ini sudah ada badan usaha jalan tol yang mengajukan klaim ke kita. Saat ini kita lihat klaim mana yang bisa di akomodasi. Untuk klaim soal perpanjangan financial close kemungkinan bisa diakomodasi. Lalu perubahan pendapatan akibat penurunan traffic karena kebijakan pemerintah seperti PSBB kita masih lihat mana yang relevan. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa dihasilkan rekomendasinya," katanya.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BPJT Targetkan Penambahan 530 KM RuaS Tol Baru di 2021