Tolak Kudeta Militer Myanmar, Pendemo Blokir Layanan Kereta

Jakarta, CNBC Indonesia - Keadaan Myanmar makin memanas. Demonstrasi menolak kudeta semakin banyak bermunculan di kota-kota besar negeri Burma tersebut. Bahkan terjadi gerakan pembangkangan dan pemogokan sipil yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (16/2/2021), para pengunjuk rasa memblokir layanan kereta api antara Yangon dan kota selatan Mawlamyine. Mereka berseliweran di jalur rel kereta api sambil melambaikan plakat untuk mendukung gerakan pembangkangan.

Terdengar yel-yel "Lepaskan pemimpin kami segera" dan "Kekuatan rakyat, kembalikan" dari kerumunan pengunjuk rasa.

Massa juga berkumpul di dua tempat di kota utama Yangon, yakni di lokasi protes tradisional dekat kampus universitas utama dan di bank sentral. Di dua lokasi tersebut, pengunjuk rasa berharap menekan staf untuk bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil.

Pilihan Redaksi Protes Berlanjut, Militer Myanmar Bikin Aturan Pidana Baru Myanmar Makin Mencekam, Militer Nyatakan Perang ke Warga? Ngeri, Ada Tentara 'Pembantai Etnis' Rohingya di Demo Myanmar

Sekitar 30 biksu Buddha juga memprotes kudeta dengan berdoa di Yangon, sementara ratusan pengunjuk rasa berbaris melalui kota pantai barat Thandwe.

Meskipun kendaraan lapis baja dan tentara telah ditempatkan di beberapa kota besar pada akhir pekan, pengunjuk rasa tetap melakukan kampanye untuk menentang aturan militer menuntut pembebasan pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

Sebelumnya militer Myanmar mengatakan akan mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang. Namun mereka menyangkal bahwa penggulingan pemerintah terpilih adalah kudeta dan mencela pengunjuk rasa karena menghasut kekerasan dan mengintimidasi pegawai negeri.

"Tujuan kami adalah mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," Brigjen Zaw Min Tun, juru bicara dewan yang berkuasa, mengatakan pada konferensi pers pertama militer sejak mereka merebut kekuasaan.

Militer belum memberikan tanggal untuk pemilihan baru tetapi telah memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun. Zaw Min Tun mengatakan militer tidak akan lama memegang kekuasaan.

"Kami menjamin ... bahwa pemilihan (pemilu) akan diadakan," katanya pada konferensi pers yang disiarkan langsung oleh militer melalui Facebook, sebuah platform yang dilarang militer.

Ditanya tentang penahanan Suu Kyi dan presiden Win Myint, Za Mun Tun mengatakan militer akan mematuhi konstitusi.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Warga Myanmar Turun ke Jalan, Desak Bebaskan Suu Kyi