Internasional
Myanmar Makin Mencekam, Militer Nyatakan Perang ke Warga?
Foto: AP/
Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi Myanmar makin mencekam. Dari laporan sejumlah media asing, pemerintah militer makin banyak mengerahkan militer dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan utama kota-kota negeri itu, Senin (15/2/2021).
Ini terkait demonstrasi yang telah terjadi dua belas hari berturut-turut dari masa anti kudeta Aung San Suu Kyi. Mereka meminta Suu Kyi, yang ditahan militer sejak 1 Februari dibebaskan, dan pemerintahan sementara militer diakhiri.
Jenderal Militer Min Aung Hlaing, pemimpin tertinggi militer, mengatakan tindakan efektif akan diambil terhadap orang-orang yang merugikan negara. "Melakukan pengkhianatan melalui kekerasan," ujarnya dikutip dari Reuters, Selasa (16/2/2021).
Tank-tank militer dikerahkan di Yangon, kota utara Myitkyina dan Sittwe dii barat. Tentara juga membantu polisi, termasuk Divisi Infanteri Cahaya ke-77 yang sebelumnya dituduh bertanggung jawab pada pembantaian etnis minoritas dan kekerasan terhadap pelaku protes di masa lalu.
Sementara itu, di hari yang sama, demonstrasi masih terjadi. Meski demikian jumlah massa yang turun lebih sedikit.
Belum diketahui jelas apakah warga merasa terintimidasi dengan keberadaan tentara. Polisi terlihat menutup markas besar partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan menggeledah semua pengunjuk rasa yang berada di dekat kantor tersebut.
"Kami tidak ingin pemerintah militer," tulis salah satu pendemo di samping kendaraan lapis baja militer.
"Kami tidak dapat berdemo setiap hari... Tapi kami tidak akan mundur," kata pendemo lain di kota Yangon.
Di ibu kota Naypyitaw, 20 pengunjuk rasa mahasiswa di tahan. Ini setelah salah satu dari mereka memosting foto saat mereka berteriak ke polisi.
Pada Minggu, militer menerbitkan amademen hukum pidana yang disebut media bertujuan untuk membungkam perbedaan pendapat. Jaringan internet juga masih dimatikan hingga hari ini.
Hal ini membuat kritik tajam muncul. "Seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat," kata Pelapor Khusus PBB Tom Andrews di Twitter.
Partai Suu Kyi memenangkan pemilu 2015 dan pemilu terbaru 8 November 2020. Tetapi militer mengatakan pemungutan suara itu curang dan menggunakan keluhan itu untuk membenarkan kudeta.
[Gambas:Video CNBC]
Makin Rusuh, Polisi Myanmar Bentrok dengan Massa Anti Kudeta
(sef/sef)
