Myanmar Makin Mencekam, Penguasa Militer Berlakukan Jam Malam

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Myanmar memberlakukan kembali Undang-Undang (UU) yang mewajibkan masyarakat untuk melaporkan setiap orang yang bermalam ke rumah mereka.

Melansir Reuters, kebijakan ini dilakukan menyusul aksi aparat kemanan Myanmar yang tengah memburu para aktor utama unjuk rasa yang mengguncang negara tersebut sejak 1 Februari silam, dikutip CNBC Indonesia, Minggu (14/2/2021).

Amandemen Undang-Undang (UU) Administrasi Wilayah/Desa yang diumukan pada Sabtu malam waktu setempat di halaman Facebook yang dimiliki militer Myanmar tersebut, merupakan kebijakan terbaru dari serangkaian perubahan legislatif yang dikeluarkan.

Mantan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi yang ditahan bersama para petinggi dibawahnya, sebelumnya telah mencabut kebijakan tersebut usai jatuhnya pemerintahan militer Myanmar yang berkuasa selama puluhan tahun.

Pilihan Redaksi Kudeta Myanmar Makin Seram, Aktivis-Biksu Diculik Malam Hari Makin Otoriter, Militer Myanmar Buru Pemrotes di Sosial Media Ada 'Spiderman' Demo Protes Kudeta Militer Myanmar

Berdasarkan amandemen tersebut, setiap warga akan didenda atau dipenjara jika mereka tidak melaporkan setiap tamu yang menginap kepada otoritas keamanan setempat.

Junta Myanmar pada Sabtu waktu setempat, juga telah menangguhkan Undang-Undang (UU) yang membatasi pasukan keamanan untuk menahan para tersangka dan penggeledahan properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan.

Penangguhan aturan ini masih terkait dengan penangkapan pendukung utama dari aksi protes massal terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Kudeta tersebut telah memicu protes publik terbesar yang terjadi selama lebih dari satu dekade terakhir dan dikecam oleh negara-negara barat. Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang mengumumkan beberapa sanksi terhadap para Jenderal yang berkuasa, dengan pertimbangan sanksi yang tengah dilakukan oleh negara-negara lain.

Ketika protes anti kudeta terjadi di ibu kota nasional Naypyidaw, militer Myanmar menyebut bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan kepada tujuh kritikus utama atas aksinya di media sosial.

Setiap orang harus memberi informasi kepada otoritas keamanan setempat jika mereka melihat salah satu dari aktor tersebut dan akan dihukum jika melindungi mereka.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Panas Kudeta Militer di Myanmar, Gimana Nasib Investasi RI?