Facebook Batasi Postingan Militer Myanmar

News - Monica Wareza, CNBC Indonesia
12 February 2021 17:35
Prisoners, soon to be released marking the 74th anniversary of Myanmar's Union Day, wait for processing at the Insein prison in Yangon, Myanmar Friday, Feb. 12, 2021. Myanmar's coup leader used the country's Union Day holiday on Friday to call on people to work with the military if they want democracy, a request likely to be met with derision by protesters who are pushing for the release from detention of their country's elected leaders. (AP Photo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Facebook telah mengambil kebijakan untuk mengurangi penyebaran konten akun-akun yang dimiliki militer Myanmar di platform miliknya. Alasannya karena pihak militer ini terus menyebarkan informasi yang salah sejak kudeta dilakukan awal bulan ini.

Dilansir dari Reuters, kebijakan yang diambil Facebook ini tidak akan melarang akun ini untuk membuat postingan, hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah orang yang dapat melihat konten tersebut.

Akun yang akan terdampak adalah laman resmi yang dijalankan oleh junta militer dan satu akun milik juru bicara militer. Kebijakan ini juga akan berlaku untuk halaman tambahan apa pun yang dikontrol militer yang berulang kali melanggar kebijakan informasi yang salah.


Adapun laman yang dimaksud nantinya tidak akan muncul dalam newsfeed sebagai 'direkomendasikan'.

Facebook juga telah menangguhkan kemampuan lembaga pemerintah Myanmar untuk mengirim permintaan penghapusan konten ke Facebook melalui saluran normal yang digunakan oleh pihak berwenang di seluruh dunia.

"Secara bersamaan, kami melindungi konten, termasuk pidato politik, yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di dalam negara mereka," kata Rafael Frankel, direktur kebijakan publik APAC emerging market, dilansir dari Reuters, Jumat (12/2/2021).

Saat ini ratusan ribu orang melakukan protes di seluruh Myanmar. Ini disebut-sebut sebagai protes itu adalah yang terbesar di Myanmar selama lebih dari satu dekade. Hal ini terjadi setelah tentara menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan menahannya.

Ini mengingatkan kembali kepemimpinan junta militer yang berlangsung hampir setengah abad dan terjadinya perlawanan berdarah pada tahun 1988 sampai militer memulai proses penarikan diri dari politik sipil pada tahun 2011.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading