2 Bendungan Anti Banjir Jakarta Ditargetkan Selesai Tahun Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR akan menyelesaikan pembangunan 13 bendungan di tahun ini. Sehingga sesuai roadmap, Indonesia akan memiliki 31 bendungan baru yang selesai pada 2021 dengan volume 1.822,56 juta meter kubik.
Dua dari dari 13 bendungan itu, Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang merupakan sarana penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Bendungan ini sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi.
"Di tahun 2020 kita ada 3 bendungan yang jadi. 2021 ada tambahan 13 Insya Allah akan selesai, 2022 ditambah 14 akan selesai, 2024 ada 1 yaitu bendungan Jragung," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (2/1/2021).
Dalam paparanya 3 bendungan itu adalah Tapin, Tukul dan Napun Gete. Sementara yang akan dibangun tahun 2021 itu Paselloreng, Ladongi, Margatiga, Pideksi, Tugu, Ciawi, Sukamahi, Bintang Bano, Benda, Gongseng, Way Sekampung.
Sementara untuk postur anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun anggaran 2021 naik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebesar Rp 58,457 triliun untuk program ketahanan sumber daya air dan program dukungan manajemen naik dari tahun lalu sebesar Rp 31,13 triliun.
"Capaian yang akan dituju pembangunan 5 bendungan baru, pembangunan 23 embung, revitalisasi 7 danau. Untuk air tanah dan air baku, menambah kapasitas air baku 3,5 meter perkubik," katanya.
Sedangkan untuk pembangunan irigasi ditarget 25 ribu hektar dan rehabilitasi peningkatan irigasi 250 ribu hektar. Joko mengatakan untuk program 2021 pembangunan rawa dan rawa sebesar Rp 13,90 triliun.
Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Sadarestuwati mengingatkan akan kualitas bangunan untuk pembangunan konstruksi nanti harus sesuai standar. Karena terlihat di lapangan nilai investasi proyek yang ditawarkan bisa jauh lebih murah sehingga kualitas bangunan dipertanyakan.
"Dari dulu kita tekankan penawaran terendah belum tentu menang. karena ini dengan BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) saya jadi aneh apakah males menghitung apa gimana. Penawaran bisa hanya 60% atau kurang dari 60%, ini konstruksi siapa yang menghitung," tandasnya.
Apalagi bicara sumber daya air karena proyek pengadaan air sangat penting untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga jangan sampai kualitas bangunan dibangun asal-asalan.
"Mau jadi apa bangunan yang kita bangun dengan uang rakyat, apalagi bicara SDA (sumber daya air) saya khawatir membangun penahan sungai perbandingan semen dan pasir alakadar. Nanti bisa ambrol ketika hujan. Jujur saya tidak ingin intervensi tapi kualitas bangunan dan harga yang ditawarkan jauh sekali. Kita kan bangun ada standarnya," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)
