Ramai-ramai Kritik Kudeta Militer Myanmar, Dari AS Hingga PBB
Australia
"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.
India
"Kami mencatat perkembangan di Myanmar dengan keprihatinan mendalam. India selalu teguh dalam mendukung proses transisi demokrasi di Myanmar. Kami percaya bahwa supremasi hukum dan proses demokrasi harus ditegakkan," tulis Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.
Norwegia
"Kami mengutuk perkembangan #Myanmar hari ini. Kami mendesak para pemimpin militer untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu," kicau Kementerian Luar Negeri Norwegia di akun Twitter resmi.
Uni Eropa
Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengutuk keras kudeta tersebut. "Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," tweet mantan perdana menteri Belgia itu.
PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "dengan keras" mengutuk penahanan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya.
"Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Sejumlah negara ASEAN
Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan "keprihatinan" sambil juga mendesak Myanmar "menahan diri".
Singapura juga menyatakan "keprihatinan besar tentang situasi terbaru di Myanmar," menambahkan harapan bahwa semua pihak akan "menahan diri."
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque mengatakan situasinya adalah "masalah internal". Perhatian utama kami adalah keselamatan orang-orang kami, katanya.
"Angkatan bersenjata kami bersiaga jika kami perlu mengangkut mereka serta kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka jika perlu," ujar Roque.
[Gambas:Video CNBC]
