Anak Buah Sri Mulyani Jelaskan Mengapa Pulsa Kena Pajak

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
30 January 2021 16:15
Yustinus Prastowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Hal tersebut dijelaskan Yustinus sekaligus merespons polemik PPN pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher yang akan berlaku pada awal Februari 2021 mendatang.

Yustinus mengatakan, aturan mengenai PPN telah berlaku sejak 1983 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1984. Aturannya tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (JDIH BPK RI).

"Lho ternyata #PPN bukan barang baru ya? Jelas bukan. Bahkan usianya sudah 36 tahun dan mengalami berbagai perubahan. Tahun 1983 menandai era baru perpajakan dengan berubahnya official assessment ke self assessment (swalapor). Ciri demokratis pajak menguat dan ini sangat penting," kata Prastowo melalui akun resmi twitternya, Sabtu (30/1/2021).


Dari situ kemudian lahir Paket Reformasi Pajak, atau aturan lainnya tentang pajak. Seperti Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU Nomor 7 Tahun Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Kemudian UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), serta UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).

Ulasan mengenai pengenaan PPN tersebut kemudian mengarah pada penerapan PPN Pulsa yang saat ini hangat diperbincangkan.

Bahwasanya, barang konsumsi atau jasa lainnya seperti pulsa menurut UU juga dikenakan pajak. Caranya dengan dilakukan pemungutan oleh penjual barang/jasa terkait hingga ke tingkat konsumen.

Pemungutan pajak untuk barang atau jasa di sektor telekomunikasi dilakukan karena tidak masuk dalam negative list atau daftar yang dikecualikan dalam pemungutan pajak.

Mekanisme pemajakan dilakukan dengan mata rantai teratas yakni mulai dari pabrikan ke distributor lalu diteruskan ke pengecer dan terakhir sampai pada konsumen.

"Jadi gamblang, PPN atas jasa telekomunikasi yang kemudian sarana transmisinya berubah ke voucher pulsa dan pulsa elektrik, sudah terutang PPN sejak UU 8/1983, atau setidaknya dikenai pajak sejak PP 28/1988 yang mengatur secara spesifik tentang PPN Jasa Telekomunikasi," tuturnya.

Dulunya, pemungutan pajak dilakukan oleh Perusahaan Umum telekomunikasi (Perumtel) yang merupakan provider satu-satunya dan kini pemungutan bergeser ke provider masing-masing.

Ia melanjutkan, permasalahan timbul kala distributor dan pengecer menengah dan kecil yang menjadi bagian mata rantai kesulitan menjalankan kewajiban karena belum mampu secara administrasi. Inilah yang menjadi dispute atau perselisihan di lapangan dengan kantor pajak.

Karena itu, Prastowo menyebut diterbitkan PMK-6/2021 yang menjadi kepastian status pemajakan pulsa.

"Jadi mestinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa (jasa telekomunikasi) memang sudah lama terutang dan tak berubah, pedagang dipermudah, konsumen tidak dibebani pajak tambahan," ujarnya.

Sehingga, kata Yustinus masyarakat tidak perlu kaget atas ketentuan tersebut, karena pajak terhadap jasa telekomunikasi telah berjalan sejak penerbitan PP 28/1988 yang ditegaskan dengan SE-48/PJ.31988 tentang Pengenaan PPN Jasa Telekomunikasi.

Dengan terbitnya peraturan itu, lanjutnya, PPN atas jasa telekomunikasi yang kemudian sarana transmisinya berubah ke voucher pulsa dan pulsa elektrik telah dikenai pajak. Untuk itu, kini perusahan provider telekomunikasi wajib membayar pajak tersebut.

"Mekanismenya normal, PPN dipungut di tiap mata rantai dengan PPN yang dibayar dapat dikurangkan, yang disetor selisihnya," tutur Yustinus.

Namun, aturan itu menimbulkan permasalahan di lapangan. Pasalnya, distributor dan pengecer menengah-kecil, yang masuk sebagai bagian mata rantai jasa telekomunikasi, kesulitan menjalankan kewajiban pajak karena secara administrasi belum mampu.

Yustinus menyebut bahwa kondisi itu membuat perselisihan di lapangan tak terhindarkan sehingga berakibat ketidakpastian. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan menelurkan PMK 06/PMK.03/2021 untuk memberikan kepastian.

"Yang intinya memberi kepastian status pulsa sebagai Barang Kena Pajak agar seragam karena dipahami sebagai jasa, lalu pemungutan disederhanakan hanya sampai dengan distributor besar, sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer pulsa," ujarnya


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading