Duduk Perkara Pajak Pulsa & Token Listrik ala Sri Mulyani

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
01 February 2021 09:47
cover topik/ Pulsa Kena Pajak_Luar/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Akhir pekan lalu kehebohan terjadi karena pajak baru yang diberlakukan Kementerian Keuangan. Hal ini mengundang konfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ia bahkan menjelaskan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pulsa, kartu perdana dan tidak akan berpengaruh kepada harga di tingkat konsumen. Melalui PMK 06/PMK.03/2021 penerapan PPN hanya sampai pada tingkat Distributor Besar.


Selama ini, kata Sri Mulyani, PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. Jadi, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucher.

"Ketentuan tersebut bertujuan menyederhanakan PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucher untuk memberikan kepastian hukum," jelas Sri Mulyani melalui akun resmi instagramnya @smindrawati, dikutip Senin (1/2/2021).

Konfirmasi juga disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang menekankan bahwa pengenaan PPN 10% lewat aturan ini menyederhanakan pemungutan PPN. Sehingga pengenaan PPN yang mulai berlaku hari ini, Senin (1/2/2021) ini hanya akan sampai pada tingkat distributor besar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan pengenaan PPN pulsa selama ini ada di hampir setiap jalur distribusi penjualan.

"Dengan ketentuan PMK 6/2020 ini mekanismenya dipangkas, jadi PPN hanya dikenakan sampai Distributor tingkat II, sehingga distributor kecil dan pengecer (counter pulsa) tidak perlu lagi memungut PPN, karena sudah diambil di depan tadi di Distributor tingkat II," jelas Hestu kepada CNBC Indonesia.

Penjualan pulsa sebelumnya, Hestu memberi contoh, Operator Telekomunikasi menjual pulsa kepada Distributor Utama (Tingkat I) dan akan mengenakan PPN 10%, dan akan menjadi pajak masukan untuk dikreditkan oleh Distributor Utama.

Kemudian Distributor Utama menjual kepada Distributor Besar (Tingkat II) dan mengenakan PPN 10% juga, sehingga mengkreditkan pajak masukan bagi Distributor besar. Seterusnya sampai ke pengecer (counter pulsa) yang menjual ke konsumen akhir.

Nah, dengan adanya ketentuan PMK 6/2020 ini, kata Hestu mekanismenya dipangkas. Jadi PPN hanya dikenakan sampai Distributor Besar (Tingkat II). Hestu menegaskan, ini adalah kesederhanaan dalam bentuk pemungutan PPN pulsa saja.

"Jadi bukan berarti sebelumnya pulsa tidak terkena PPn dan sekarang akan terkena PPN. Sehingga karena sebelumnya juga sudah terkena PPN maka harga juga tidak akan naik dengan mekanisme baru ini," kata Hestu melanjutkan.

Halaman 2>>

Perhitungan PPN Pulsa 10% Sesuai PMK 6/2021
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading