PBB Prihatin: Myanmar Memanas, Militer Mau Kudeta

News - Tommy Sorongan, CNBC Indonesia
30 January 2021 12:12
Supporters of Union Solidarity and Development Party (USDP) ride motorbikes displaying party flags during an election campaign in Naypyitaw, Myanmar on Wednesday, Sept. 9, 2020. Myanmar holds a general election on Nov. 8 and has started an election campaign period which may be disrupted due to a resurgence of the coronavirus. (AP Photo/Aung Shine Oo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyuarakan keprihatinannya mendengar rencana militer Myanmar untuk melakukan kudeta.

Dilansir Reuters, Sabtu (30/1/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan dia mengikuti dengan "keprihatinan yang besar" mengenai perkembangan di Myanmar, di mana militer mengatakan akan mengambil tindakan jika keluhan tentang pemilihan umum tidak ditangani.

Seorang juru bicara militer pada hari Selasa menolak untuk mengesampingkan kemungkinan perebutan kekuasaan.


Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta 12 negara lainnya, dalam pernyataan terpisah mendesak militer untuk "berpegang pada norma demokrasi". Mereka mengatakan bahwa mereka menentang "segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar".

Pembicaraan antara pemerintah sipil dan militer gagal meredakan ketegangan menjelang pembukaan parlemen pada Senin, kata juru bicara partai yang berkuasa ketika pengunjuk rasa pro-militer berkumpul di dua kota.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan 8 November, hanya pemilihan kedua yang dianggap bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.

Tetapi tuduhan oleh tentara tentang kecurangan pemilih yang meluas dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.

Konstitusi negara mencadangkan 25% kursi di parlemen untuk militer. Saat ini anggota parlemen dari Militer itu sedang menuntut resolusi atas keluhannya mengenai kecurangan ini ketika parlemen akan bersidang.

Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan kepada personel militer pada hari Rabu (27/1/2021) bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi, mengutip contoh sebelumnya ketika piagam telah dihapuskan di Myanmar.

Seorang diplomat Barat di Yangon mengatakan informasi tentang situasi itu sulit untuk diverifikasi karena "tidak banyak orang yang berbicara dengan salah satu pihak", merujuk pada tentara, tetapi kudeta akan menjadi "kemungkinan yang tragis".

"Negara ini ditentukan oleh sejarah itu, jadi ini tidak bisa dimaafkan. Orang-orang dari Myanmar akan menganggap itu tidak bisa dimaafkan, "kata diplomat itu.


[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading