Menlu AS: China Lakukan 'Genosida' ke Muslim Uighur Xinjiang

Jakarta, CNBC Indonesia - Meski Presiden Donald Trump dalam hitungan jam ke depan akan meninggalkan jabatannya, eskalasi antara Beijing dan Washington sepertinya malah makin memanas. Hal itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menyebut bahwa China melakukan 'genosida' kepada etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Mengutip Associated Press, hal ini didasari oleh pengendalian kelahiran paksa yang meluas di antara orang Uighur, yang didokumentasikan tahun lalu. Selain itu etnis minoritas itu dikabarkan telah dikirim ke beberapa kamp konsentrasi untuk melaksanakan kerja paksa.

Baca: Heboh! Pemerintah Trump Akui RI-Israel Hampir Buka Hubungan

"Setelah memeriksa dengan cermat fakta-fakta yang ada, saya telah memutuskan bahwa setidaknya sejak Maret 2017, Republik Rakyat China, di bawah arahan dan kendali Partai Komunis China, telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap sebagian besar Muslim Uighur dan anggota lain dari kelompok etnis dan agama minoritas di Xinjiang, "kata Pompeo dalam sebuah pernyataan dikutip Rabu (20/1/2021).

Hal ini merupakan rangkaian dari sanksi Trump atas China. Trump sempat mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari Xinjiang dengan pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan mengatakan mereka akan memblokir produk dari sana yang dicurigai diproduksi dengan kerja paksa.

Baca: Menanti Gebrakan 10 Hari Joe Biden, IHSG Bakal Melesat Lagi?

Xinjiang adalah pemasok kapas global utama, sehingga pesanan tersebut dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional. Pemerintahan Trump telah memblokir impor dari masing-masing perusahaan yang terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut, dan AS telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis dengan peran penting dalam kampanye tersebut.

China tercatat telah memenjarakan lebih dari 1 juta orang, termasuk Uighur dan kelompok etnis sebagian besar Muslim lainnya, di jaringan kamp konsentrasi yang luas, menurut pejabat AS dan kelompok hak asasi manusia. Orang-orang menjadi sasaran penyiksaan, sterilisasi dan indoktrinasi politik sebagai bagian dari kampanye asimilasi di wilayah yang penduduknya secara etnis dan budaya berbeda dari mayoritas suku Han.

China membantah semua dakwaan. China mengatakan kebijakannya di Xinjiang hanya bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan membasmi radikalisme. Mereka juga menolak kritik atas apa yang dianggap sebagai urusan internalnya.

Bila dilihat beberapa tahun kebelakang, pemerintahan Trump terus meningkatkan tekanan terhadap Beijing, menjatuhkan sanksi kepada banyak pejabat dan perusahaan atas aktivitas mereka di Taiwan, Tibet, Hong Kong, dan Laut Cina Selatan (LCS).

Hukuman itu semakin keras sejak awal tahun lalu ketika Presiden Donald Trump dan Pompeo mulai menuduh China berusaha menutupi pandemi virus corona. Tepat pada hari Sabtu (16/1/2021), Pompeo mencabut pembatasan pada kontak diplomatik AS dengan pejabat Taiwan, memicu teguran keras dari China, yang menganggap pulau itu sebagai salah satu provinsinya.

Selain itu ekspansi China yang dinilai Washington sebagai kegiatan ilegal di LCS telah membuat negeri Paman Sam itu menerjunkan kembali Armada pertama pasifiknya. Dalam operasi Armada itu, beberapa kapal perang dan pesawat pengintai AS dikerahkan ke lautan yang kaya hasil migas itu.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menang Banyak, China Surpus Dagang Besar dengan AS di 2020