Stay Safe! Kasus Corona RI 'Menggila', Sekarang No 3 Asia...

Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia

15 January 2021 14:47

Foto: Polisi lalu lintas dan Dishub melaksanakan pengawasan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan (10/4/2020). Polantas dan Dishub menyetop bagi pengendara motor atau mobil yang tidak menggunakan masker dan mengingatkan kewajiban warga untuk memakai masker dan aturan penumpang dalam satu kendaraan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Dihadapkan kepada kasus corona yang melonjak, mulai pekan ini hingga 25 Januari 2021 pemerintah memberlakukan pengetataan pembatasan sosial (social distancing) di 'sarang' corona yaitu sejumlah kota/kabupaten Jawa-Bali. Namanya bukan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca:

Mimpi Jokowi: PPKM Tekan Penularan & Kematian Akibat Covid-19

Atas nama PPKM, perkantoran diimbau untuk menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home) kepada setidaknya 75% karyawan. Kegiatan belajar-mengajar belum boleh dilakukan tatap muka di sekolah, masih dari jarak jauh.

Kemudian restoran masih boleh menerima pengunjung yang makan-minum di lokasi, tetapi dibatasi maksimal 25% dari kapasitas. Pusat perbelanjaan hanya boleh beroperasi hingga pukul 19:00 WIB. Kemudian rumah ibadah masih bisa menampung jamaah, tetapi paling banyak 50% dari kapasitas.

Berbagai pembatasan itu diharapkan mampu menekan kontak dan interaksi antar-manusia sehingga risiko penularan bisa ditekan. Pada akhirnya, semoga tambahan pasien baru bisa ditekan dan kurva kasus melandai.

Namun, harga yang harus dibayar untuk mengendalikan pandemi sangatlah mahal. Roda ekonomi tidak akan melaju kencang, bahkan mungkin sangat lambat.

Ketika DKI Jakarta mengetatkan PSBB pada pertengah September hingga medio Oktober 2020, dampaknya sangat terasa. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) anjlok, penjualan ritel jeblok, dan Purchasing Managers' Index (PMI) rontok. Dunia usaha dan rumah tangga sangat terpukul.

"Saya memberikan pesan agar kita semua taat selama 14 hari supaya usai 14 hari kita bisa kembali lebih longgar. Kalau 14 hari tidak disiplin, maka bukan tidak mungkin PPKM akan ditambah," tegas Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat.

Baca:

Ada PSBB, eh PPKM, Kayaknya Keyakinan Konsumen Bakal Anjlok!

Well, dua minggu saja sepertinya dampak yang dibawa PPKM tidak main-main. Pengelola pusat perbelanjaan dan restoran sudah wanti-wanti akan mengurangi jumlah karyawan karena pembatasan pengunjung dan jam operasional. Rasanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum akan selesai, malah semakin ganas.

Oleh karena itu, kuncinya ada di kita semua. Untuk saat ini, sembari menunggu seluruh rakyat Indonesia menerima vaksin anti-virus corona, protokol kesehatan adalah jalan terbaik. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya optimal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko tertular virus. Kalau tidak mau PPKM diperpanjang dan bisa merepotkan kita semua, jangan bandel ya...