Daftar Wilayah dengan Pembatasan Ketat & Penolakan Surabaya

Diketahui sebelumnya, Pemkot Surabaya menolak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang kini disebut dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berlaku di Jawa-Bali pada 11 Januari hingga 25 Januari. Alasannya adalah dampak ekonomi.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta kepada semua pihak untuk mengikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini dikatakannya, terkait dengan Surabaya yang menolak kebijakan pemerintah pusat atas kebijakan PPKM dan meminta untuk dikecualikan. "Bagi pihak manapun yang menolak kebijakan, untuk segera mengindahkan instruksi, karena ini wajib," tegasnya di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurut wiku, pada prinsipnya kebijakan dibuat untuk mempercepat agar pandemi segera berakhir. Kebijakan dirancang untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi.

"Daerah-daerah dibatasi kegiatannya merupakan zona merah, serta daerah dengan kasus tertinggi. Masyarakat dari daerah tersebut melihat dengan jelas, tingkat kedaruratan yang wajib dibatasi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan PPKM di beberapa daerah di Jawa dan Bali dapat menurunkan lonjakan penularan Covid-19 hingga lebih 20%.

Doni mengatakan, estimasi penurunan lonjakan kasus Covid-19 berdasarkan pada pengalaman pembatasan yang berlaku pada September 2020 lalu, di mana saat itu Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pada pertengahan September 2020, dari angka 67.000 kasus aktif (Covid-19), kita bisa tekan sampai 54.000 selama kurang lebih 1,5 bulan," jelasnya.

"Atas dasar itu terjadi penurunan sekitar 20% dan kita berharap periode ini persentase yang akan kita turunkan itu bisa lebih besar lagi," tuturnya.

(dru)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All