Simak! Ini Alasan Lengkap Pemerintah di Balik Pembekuan FPI

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
30 December 2020 14:03
Mahfud MD memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait perkembangan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan. (tangkapan layar youtube Kemenko Polhukam RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah secara resmi melarang segala bentuk aktvitas yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI). FPI sudah dianggap bubar dan tak lagi memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai organisasi kemasyarakatan.

Larangan segala bentuk aktivitas FPI telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenkumHAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Keputusan tersebut berjudul larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Keputusan ini dibacakan oleh Wakil MenkumHAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

"Bahwa isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 UU 17/2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dalam UU 16/2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2/2017," kata Hiariej.

FPI, kata dia, sampai saat ini belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Maka secara de jure, terhitung 21 Juni 2019, FPI sudah dianggap bubar.



Selain itu, lanjut dia, sebanyak 35 orang laskar FPI disebut terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, 206 orang terlibat sebagai tindak pidana umum lainnya di mana 100 orang di antaranya dijatuhi hukuman pidana.

"Jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia di tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat," jelasnya.

Atas dasar itu, pemerintah akhirnya menyatakan FPI bukanlah organisasi yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, FPI dianggap sudah bubar kendati masih melakukan berbagai kegiatan yang menganggu ketertiban umum.

Pemerintah pun melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI. Jika terjadi pelanggaran, maka aparat tidak akan segan menghentikan seluruh kegiatan.

Dalam diktum kelima SKB tersebut, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut milik FPI serta melaporkan kepada aparat setiap penggunaan simbil maupun kegiatan FPI.

Aturan ini mulai berlaku pada 30 Desember 2020.



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading