Kontroversi Risma: Rangkap Jabatan Menteri-Walkot, Langgar UU

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 December 2020 11:00
Upacara serah terima jabatan Menteri Sosial kepada Tri Rismaharini (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Meskipun menyandang sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, Risma masih berstatus sebagai Wali Kota Surabaya. Adapun Risma hingga saat ini Risma belum melaksanakan serah terima jabatan Wali Kota.

Pasalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan surat tugas kepada Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai rangkap jabatan Tri Rismaharini yang juga belum mundur dari Wali Kota Surabaya tidak dibolehkan secara konstitusi.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)Foto: Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). (BPMI Setpres/Muchlis Jr)


"Rangkap jabatan bagi pejabat negara tak diperbolehkan, itu melanggar UU (Undang-Undang)," kata Ujang, seperti dikutip Sabtu (26/12/2020).

Ujang mengungkap aturan yang dilanggar adalah Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU itu ada larangan tidak boleh merangkap jabatan pada jabatan lainnya.

HALAMAN SELANJUTNYA >> Bunyi Pasal Larangan Rangkap Jabatan


Bunyi Pasal Larangan Rangkap Jabatan
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading