Aduh! Utang BUMN Kian Menjulang ke Langit, Bahayakah?

Pemerintah tak bisa tinggal diam melihat kondisi BUMN yang miris tersebut. Stimulus digelontorkan untuk tetap menjaga BUMN sebagai motor penggerak perekonomian domestik. Namun keterbatasan anggaran pun membuat tak semua BUMN diselamatkan oleh pemerintah.

Hanya beberapa BUMN strategis yang nasibnya ada di titik nadir serta berperan untuk menjadi motor penggerak perekonomian. Jika mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 8 tahun 2020 setidaknya ada lebih dari 10 BUMN yang bakal diberi suntikan dana PEN oleh pemerintah dengan berbagai skema.

Untuk beberapa BUMN strategis yang memiliki piutang dari pemerintah, maka akan disuntik dana dengan skema pencairan hutang pemerintah ke BUMN. Total anggarannya mencapai Rp 113.48 triliun.

Dua BUMN strategis yang bakal mendapat dana ini dalam jumlah yang besar adalah PLN dengan nilai Rp 48,46 triliun dan Pertamina senilai Rp 45 triliun. Tak ketinggalan BUMN konstruksi sebagai motor penggerak proyek strategis nasional (PSN) juga bakal mendapat suntikan senilai Rp 12,16 triliun.

Kemudian ada sebanyak 7 BUMN yang bakal mendapatkan suntikan dana dalam bentuk penanaman modal negara (PMN). Beberapa BUMN tersebut adalah Hutama Karya, Bahana, PNM, PTPN, PT KAI, Perumnas dan ITDC. Total dana yang dianggarkan mencapai Rp 23,65 triliun.

Sementara itu ada dua BUMN yang terlilit utang yang besar yaitu Garuda Indonesia (GIAA) dan Krakatau Steel (KRAS) yang bakal mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 11,5 triliun dalam bentuk pinjaman convertible bonds.

Artinya dua emiten ini nantinya harus menerbitkan obligasi wajib konversi ke saham kepada pemerintah melalui private placement atau Penanaman Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Sehingga secara total dana suntikan pemerintah untuk BUMN mencapai Rp 148,63 triliun.

Dari dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dianggarkan sebesar Rp 677,2 triliun, ongkos penyelamatan BUMN saja sudah mencapai 22% sendiri. Ini hanya menghitung dari nominal stimulusnya saja belum dihitung dari ongkos yang sifatnya kontribusi BUMN ke pendapatan negara seperti pajak dan dividen lho.

Memang BUMN punya andil besar terhadap aktivitas perekonomian terutama dalam hal serapan tenaga kerja. Namun bayangkan saja jika BUMN-BUMN Tanah Air ini sehat dengan rasio utang yang tidak membengkak maka tidak akan memberatkan anggaran pemerintah.

Sudah seharusnya BUMN menjadi tulang punggung perekonomian, bukan beban. Ini menjadi PR besar menteri BUMN Erick Thohir untuk membenahi kinerja dan tata kelola BUMN yang lebih efisien dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), profesional, dan terbebas dari KKN maupun kepentingan politik praktis.

Sayangkan kalau BUMN kelihatannya garang tapi nyatanya keropos. Sayang juga kan kalau BUMN bukan jadi mesin pencetak uang tapi malah pencetak utang.

(twg/twg)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All