Sumber diplomatik itu mengidentifikasi ada dua negara yang sudah melakukan pembicaraan sebelum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lengser dari jabatannya pada 20 Januari 2021. Selain RI, Oman dikabarkan juga akan melakukan hal serupa.
Menteri Intelijen Israel, Eli Cohen juga menyebut Indonesia dalam wawancara mengenai normalisasi hubungan diplomatik pada Radio Angkatan Darat. Ini dilaporkan pula oleh media setempat The Jerusalem Post.
Sebelumnya, pemerintahan Trump terus melanjutkan upayanya untuk membawa lebih banyak negara Arab dan Muslim ke dalam Perjanjian Abraham. Sejauh ini Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko sudah menyetujui normalisasi dengan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah buka suara. Kepada CNBC Indonesia, Teuku mengatakan pihak Indonesia tidak pernah berhubungan dengan salah satu negara di Timur Tengah tersebut.
"Ada dua hal yg bisa disampaikan disini. Satu, Kemlu tidak pernah berhubungan dengan Israel. Kedua, dalam menjalankan Politik Luar Negeri, Kemlu terhadap Palestina konsisten sesuai amanah konstitusi," kata Teuku melalui pesan singkat kemarin.
Pakar hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan kabar tersebut bukan normalisasi hubungan, tetapi visa calling.
"Intinya kalau ada warga negara Israel maka mereka dapat memohon ke Ditjen Imigrasi. Nanti Ditjen Imigrasi akan membahasnya dengan Tim Inter Kementerian. Baru nanti dilihat hasilnya diberikan atau tidak," ujar Hikmahanto melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia.
"Ini tidak berarti bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dimulai, mengingat Indonesia tidak mengakui Israel sebagai suatu negara."
Sementara itu, mengenai visa Israel, Teuku mengatakan untuk menanyakan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.
Halaman 3>>
Selama ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal yang resmi. Namun, kedua negara sempat bekerja sama dalam hubungan perdagangan, pariwisata, dan keamanan.
Indonesia dikabarkan sempat membeli senjata dari Israel pada 1970-an dan 1980-an. Tentara Indonesia juga sempat berlatih di Israel. Pada 1993, Perdana Menteri Yitzhak Rabin bahkan sempat bertemu dengan presiden Indonesia Soeharto yang menjabat saat itu di Jakarta.
Hubungan militer dan intelijen pun dibuka lewat jalur tidak resmi. Pejabat militer Indonesia dan Israel diyakini merintis negosiasi transfer alutsista militer dan intelijen kelompok teroris Komunis global pada tahun 1971.
Setahun kemudian, tepatnya pada November 1972, militer Indonesia membeli sejumlah radar kontra baterai untuk akurasi artileri dari BUMN Israel, Israel Military Industries. Pada tahun-tahun selanjutnya, militer Indonesia bolak-balik dikirim ke Israel untuk belajar dan berlatih bersama pasukan mereka.
Dilaporkan The Times Of Israel, pada tahun 2012, Indonesia sempat sepakat menaikkan status hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat di Kota Ramallah yang dipimpin seorang diplomat sederajat duta besar.
Diplomat tersebut juga bertugas secara tidak resmi sebagai perwakilan Indonesia saat membina hubungan dengan Israel. Namun, karena permasalahan politik di kedua negara, perjanjian ini tidak pernah terwujud dan sampai sekarang tidak ada perwakilan Indonesia di Israel atau Otoritas Palestina.
Meskipun begitu, beberapa tahun sebelumnya, pada 2005, pemerintah Indonesia sempat mengatakan bahwa hubungan diplomatik penuh dengan Israel hanya akan terwujud apabila perdamaian sudah tercapai antara Israel dan Palestina.
Tahun 2016, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung normalisasi hubungan dengan Indonesia. Ia melihat "banyak kesempatan kerja sama bilateral" dan mengatakan bahwa alasan yang menghambat hubungan ini sudah tidak relevan lagi.
Tetapi syarat dari Indonesia mengenai kemerdekaan Palestina belum juga terwujud, maka RI menyatakan menolak normalisasi antara kedua negara.
Meski begitu, sebelum tahun 2018, warga negara Indonesia masih dapat bepergian ke Israel. WNI yang ingin berziarah ke Israel bisa mendapatkan visa wisata untuk perjalanan kelompok melalui agen perjalanan. Namun sejak 9 Juni 2018, Israel melarang pemegang paspor Indonesia memasuki negara tersebut.
