Dana BPH Migas Bisa Percepat Implementasi BBM 1 Harga

Jakarta, CNBC Indonesia- Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyatakan pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam pemerataan energi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur migas pun tidak hanya mengandalkan dana APBN, melainkan juga bisa dari investasi.

Dana BPH Migas pun menurutnya dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur energi. Ifan, panggilan Fanshurullah Asa mengatakan, BPH Migas dibiayai oleh Badan Usaha yang diatur dalam undang-undang dan PP. Setiap tahunnya, BPH Migas mendapatkan dana Rp 1,3 trilium, dari sekitar 200 lebih badan usaha dan tidak digunakan seluruhnya untuk operasional.

"Kami mengharapkan ini dipakai dulu untuk hilir migas, misalnya bangun depo di 3T, misalnya untuk distribusi kapal langsung dari Cilacap atau Balongan. Kalau dibangun depo lebih ringan, kalau uang ini bisa digunakan bisa jadi subsidi investor yang membangun di wilayah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal), yang dari uang iuran yang harusnya dimanfaatkan untuk hilir migas," kata Ifan dalam Talkshow bertema "Capaian Hilir Migas 2020" Selasa (8/12/2020).

Meski demikian, secara tata kelola keuangan menurutnya masih membutuhkan proses dan tengah diperjuangkan. Ifan mengatakan Komisi VII DPR RI pun mendukung BPH Migas punya anggaran sendiri untuk melancarkan pembangunan infrastruktur migas.

"Misalnya anggaran ESDM Rp 7 triliun, dan kalau BPH bisa menggunakan anggaran sendiri, pemanfaatan dananya jadi bertambah. Pembangunan pun akan menjadi lebih cepat," katanya.

Baca: Demi Pemerataan Energi, Setiap Desa Harus Punya SPBU

Dengan membangun infrastruktur energi secara merata hingga 3T, BPH migas optimistis bisa muncul pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jika pembangunan tidak dilakukan maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di kota-kota besar.

Ifan menegaskan, akan konsisten mengawal hingga 2024 untuk 500 lokasi BBM satu harga. Dia menilai program ini bisa dipercepat jika dana BPH Migas dapat dimanfaatkan terutama menyangkut hilir migas. Apalagi kalau difokuskan untuk 3T, dimana mekanisme pasar tidak mungkin berjalan.

Adanya BBM satu harga juga dapat memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat, sehingga daerah 3T dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah.

"Maunya BPH Migas adalah satu desa satu penyalur mau besar atau kecil itu harus ada. Indonesia memiliki jumlah desa 80 ribu desa, sehingga yang ada ini belum cukup. Untuk itu kami menawarkan solusi, di luar BBM satu harga, yakni sub penyalur, dan mini SPBU," jelasnya.

Nantinya sub penyalur dan mini SPBU ini bukan hanya menyediakan BBM subsidi, melainkan juga yang non subsidi agar distribusi energi bisa lebih merata. Dengan jaminan distribusi, maka bisa membantu masyarakat dan membantu badan usaha yang ingin berinvestasi dengan modal yang lebih terbatas.

Foto: Wabinar capaian hilir migas 2020. (Tangkapan Layar CNBC TV) Wabinar capaian hilir migas 2020. (Tangkapan Layar CNBC TV)

Menurutnya salah satu kendala distribusi di daerah 3T adalah besarnya biaya investasi SPBU dan pengangkutan, ditambah konsumsinya pun tidak sebesar di daerah perkotaan.

"Konsep kami seperti Pertamina dan pertashop, ada mini SPBU. Dengan ini nantinya secara jangka panjang diharapkan bisa mencapai 10.000 outlet, dan menjual non subsidi. Jadi konsep ini bisa menjamin ketersediaan BBM, dan juga buat investor yang banyak tidak mau karena kalau SPBU mahal," katanya.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kepala BPH Migas Ungkap Kendala Program BBM 1 Harga