Menteri PDIP-Gerindra Kena KPK, Pak Jokowi Reshuffle Urgent!

Jakarta, CNBC Indonesia -Dalam dua pekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua anggota Kabinet Indonesia Maju sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Pada 26 November, KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus suap perizinan tambak atau komoditas perairan sejenis lainnya. Salah satu tersangka dalam kasus tersebut adalah Edhy Prabowo, yang kala itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca: Dear Ibu Mega, 3 Kader PDIP Terciduk KPK 10 Hari Terakhir Nih

Kemudian pada 5 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka pengadaan bantuan sosial Covid-19. Juliari Batubara diduga menerima suap senilai Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial.

Edhy Prabowo dan Juliari Batubara merupakan penyelenggara negara yang berasal dari partai politik. Edhy Prabowo berasal dari Gerindra, sementara Juliari Batubara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca: 2 Menteri & Pejabat jadi Koruptor, Begini Komentar Mahfud MD

Sebelum terciduk KPK, keduanya masih berstatus sebagai kader aktif di masing-masing partai. Edhy Prabowo kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, sementara Juliari sebagai Wakil Bendahara Umum Bidang Progam Periode 2019 - 2024.

Edhy Prabowo sendiri telah mengundurkan diri dari jabatannya di Gerindra. Sementara itu, Juliari Batubara hingga kini belum buka suara pasca penangkapannya oleh komisi anti rasuah.

Halaman 2>>

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, setidaknya ada 17 politikus yang terpilih menjadi menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari belasan nama tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan partai pendukung mendapatkan jatah terbanyak yakni sebanyak lima orang.

Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara itu, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan jatah masing-masing tiga menteri.

Kursi yang berasal dari Golkar diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Sementara perwakilan Nasdem, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Adapun kader PKB diisi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Selain itu, Partai Gerindra juga mendapatkan dua jatah kursi yang diisi oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mendapatkan jatah satu kursi yang diisi olehSuharsoMonoarfa yang menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala BappenasSuharsoMonoarfa.

Halaman 3>>

Jokowi beberapa waktu lalu memang sempat melontarkan amarahnya di depan seluruh menteri. Amarah tersebut tumpah saat memberikan pengarahan dalam sidang kabinet paripurna pada Kamis (18/6/2020).

Dengan nada tinggi, kepala negara terlihat berang lantaran masih ada 'segelintir' menteri yang bekerja secara biasa-biasa saja dalam situasi krisis.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi

Jokowi mengaku geram karena jajarannya tidak sigap dalam menghadapi situasi krisis. Kepala negara bahkan meluapkan amarahnya lantaran kinerja pembantunya tidak membawa kemajuan yang signifikan.

"Tindakan-tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?," tegasnya.

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini [harus] extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progres yang signifikan, enggak ada," katanya.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah menegaskan reshuffle memang saat ini perlu dilakukan. "Isu reshuffle harus dipivu oleh kejadian seperti ini," kata Piter.

 Menurutnya, sejak awal pemerintahan sudah banyak pihak yang mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle sebagai bentuk kekecewaan dengan menteri yang dipilih. Para Menteri di Kabinet sekarang dinilai tidak semuanya mumpuni.

"Reshuffle sudah didengungkan sejak awal karena kekecewaan publik dan banyak pihak terkait komposisi menteri yang disusun oleh Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin karena tidak memuaskan dan tidak memberikan harapan besar dan terjadi perubahan signifikan," jelasnya

 

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Punya 17 Menteri dari Parpol, 2 Terciduk KPK