Seolah Mati Suri, Kini Bahan Bakar Gas Bakal Digalakkan Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia diperkirakan akan kelebihan pasokan gas alam cair (LNG) sampai 2030 mendatang. Demi menekan kelebihan pasokan gas, pemerintah bakal mendorong konsumsi gas di sektor transportasi, yakni melalui kendaraan berbasis bahan bakar gas (BBG).

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Migas Nanang Untung. Namun demikian, dia mengakui, meningkatkan konsumsi gas di sektor transportasi di Tanah Air bukanlah perkara mudah.

"Kami coba beberapa kali dan saat ini tidak ada cukup dorongan. Sekarang akan kondisikan untuk launch (meluncurkan) BBG. Ini demi kepentingan nasional di mana kita ada akses yang dulu sulit didapatkan," tuturnya pada acara "2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas" secara virtual, Kamis (03/12/2020).

Dengan mendorong konsumsi gas di sektor transportasi, maka menurutnya ini akan berdampak pada pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, penggunaan gas bisa menekan polusi udara dan menekan subsidi.

"Pasar besar ada 11,3 juta bus dan truk, 17 juta mobil, dan 31 ribuan kapal," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kini Indonesia mengekspor gas sekitar 40%, sementara sekitar 400 ribuan barel per hari (bph) bahan bakar minyak (BBM) masih diimpor.

Apalagi, lanjutnya, BBM di Indonesia masih banyak yang beroktan rendah. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat keenam negara dengan kondisi kesehatan terburuk karena polusi.

Baca: Gas Melimpah, RI Dongkrak Konsumsi Domestik Dengan Cara Ini

"Yang akan dilakukan di 2021, kita akan optimalkan SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang telah ada, dan Pertamina mulai konversi angkutannya dan akan dilakukan kerja sama dengan Pemda untuk mendorong angkot menggunakan BBG. Pertamina akan mengkonversi kapal dari berbasis minyak ke gas," jelasnya.

Kemudian, pada tahun 2022-2024 ditargetkan sejumlah kendaraan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelabuhan, penambangan, dan transportasi di pabrik juga menggunakan BBG. Selain di darat, BUMN di sektor transportasi kelautan juga diminta konversi ke BBG. Pada 2025-2030 penggunaan BBG ini telah diterapkan secara meluas di dalam satu kawasan (regional) dan kapal milik swasta juga bisa beralih ke BBG.

Untuk transportasi darat, pada 2025 dengan skenario optimis, maka diharapkan bisa menyerap 23 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD), skenario agresif sebesar 129 MMSCFD, dan bahkan bisa 259 MMSCFD dengan skenario telah diterapkan skala nasional. Sementara untuk penyerapan BBG di transportasi laut, skenario optimis bisa menyerap 12 MMSCFD, skenario agresif 128 MMSCFD, dan bahkan bisa sampai 399 MMSCFD dengan asumsi penerapan skala nasional.

Untuk mendorong konsumsi BBG ini, menurutnya harga gas untuk BBG ini akan disesuaikan dan pemerintah akan memberikan insentif fiskal.

"Untuk itu, kami akan sesuaikan harga gas dan insentif fiskal, sehingga perusahaan yang mau jalankan ini dapat keuntungan ekonomi," paparnya.

Baca: Anggaran Dipotong, Proyek Jargas Mundur ke 2021

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya bakal memastikan infrastrukturnya terintegrasi dengan LNG, CNG, dan pipa untuk mendukung BBG.

"Regulasi teknis dan regional harus dijalankan, sehingga bisa capai target serapan gas untuk transportasi," tegasnya.

Seperti diketahui, Indonesia diperkirakan mengalami kelebihan pasokan gas hingga 2030. Bahkan, belum termasuk target peningkatan produksi gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).

Pada 2021 jumlah pasokan LNG yang belum terikat kontrak dengan pembeli diperkirakan mencapai sekitar 20 kargo, lalu naik menjadi sekitar 30 kargo pada 2022, dan mulai meningkat signifikan pada 2026 mencapai sekitar 160 kargo dan lebih dari 200 kargo pada 2030 mendatang.

Baca: RI Kelebihan Pasokan Gas, Tapi Pembeli Domestik Minim

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Manfaatkan Gas Melimpah, Jateng Tambah Stasiun BBG