PHK Massal Diramal Makin Masif Kalau Covid Tak Kelar-Kelar

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
04 December 2020 12:45
Translate message
Turn off for: Indonesian
Aksi eks karyawan PT Iglas di depan gedung BUMN,  Jakarta, Selasa (13/3). Aksi tersebut menuntut pesangon yang belum dibayar selama 2,5 tahun sejak mereka di phk pada 2015. Sebanyak 419 mengaku belum dibayar. Para eks Karyawan tersebut berasal dari gresik ini mengangkat poster tulisan yang berisikan Pesangon belum dibayar oleh perusahaan penghasil botol kaca itu di depan gedung BUMN selaku pemegang saham PT IGLAS Persero.  (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus bertambah dari hari ke hari. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dimana pada Februari lalu jumlah pengangguran berada di angka 6,9 juta. Beberapa bulan kemudian yakni Agustus 2020 jumlahnya telah mencapai 9,7 juta orang.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J. Supit mewanti-wanti agar tidak terjadi pertambahan jumlah pegawai terdampak. Namun, pertambahan atau pengurangan dari fenomena itu bergantung pada penanganan kasusnya.

"Kalau kita tidak selesaikan Covid-19, pengangguran akan tambah lagi," kata Anton kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/12/20).

Perlu langkah-langkah komprehensif dalam menghindari angka pengangguran bertambah besar. Upaya pemulihan ekonomi perlu sejalan dengan penanganan kesehatan, bahkan kesehatan perlu menjadi prioritas utama.

"Kalau ekonomi bergerak, artinya permintaan naik baik ekspor maupun dalam negeri, artinya ada penciptaan (lapangan kerja) atau setidaknya tidak terjadi PHK sebanyak sebelumnya. Kalau nggak, buat apa dia pertahankan pekerja kala nggak ada pasar," jelasnya.

Dengan semakin banyak orang yang terkena dampak pandemi, maka pertumbuhan ekonomi bakal semakin merosot, pasalnya daya beli terus menurun. Demi mengatasinya, perlu langkah konkret, termasuk mengkampanyekan penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan lain.

"Setiap hari harus dikampanyekan betul. Yang bahaya terlalu lama, hampir setahun terjadi fatigue, kejenuhan. Orang akhirnya masa bodoh," jelasnya.

Dengan semakin banyak orang tidak mematuhi protokol kesehatan, makin banyak kasus covid-19 yang berpotensi muncul. Akhirnya, pemulihan ekonomi kian lambat dan pengangguran makin bertambah.

Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti hal tersebut. Ia mengakui Indonesia akan dihadapkan pada situasi kelam akibat pandemi Covid-19. Kepala negara lantas meminta seluruh elemen pemangku kepentingan bekerja secara cepat.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Pertemuan Tahunan BI 2020 yang digelar secara virtual, melalui laman You Tube resmi bank sentral, Kamis (3/12/2020).

"Kita harus bergerak cepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum kita selesaikan," tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja di masa pandemi. Selain itu, juga besarnya kebutuhan lapangan pekerjaan baru.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pabrik Ban Goodyear Bogor Dilanda PHK Massal, Karyawan Ngamuk

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular