RI Kejar Energi Terbarukan, Tapi Tak Akan Meninggalkan Migas

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini memang berupaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23% pada 2025 sejalan dengan kampanye penggunaan energi bersih dunia guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah bahkan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan pihak internasional. Namun demikian, upaya percepatan pengembangan energi baru terbarukan ini tidak akan meninggalkan peran sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dinilai akan tetap berperan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam pidato sambutannya pada acara "2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas" secara virtual pada Rabu (02/12/2020).

Arifin mengatakan, meskipun secara persentase bauran energi migas menurun, namun secara nominal justru meningkat.

"Peran sub sektor migas tersebut tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk transportasi maupun kelistrikan, namun juga berperan sebagai
bahan baku dalam dalam pengembangan industri," tuturnya.

Baca: Mimpi RI Cetak Rekor Produksi Migas Terbesar Sepanjang Masa

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), konsumsi minyak diperkirakan akan meningkat dari 1,66 juta barel per hari (bph) menjadi 3,97 juta bph pada 2050 atau naik sebesar 139%. Sedangkan untuk konsumsi gas meningkat lebih besar lagi, dari 6.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 26.000 MMSCFD pada 2050 atau naik 298%.

Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, maka menurutnya sesungguhnya potensi hulu migas Indonesia masih sangat besar, karena dari 128 cekungan
migas yang dimiliki, baru 20 cekungan yang sudah berproduksi dan masih terdapat 68 cekungan yang belum dieksplorasi.

Perlu disadari, lanjutnya, bahwa industri migas adalah industri yang membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, dan high risk.

"Melihat peran strategis dari sub sektor migas tersebut, maka atas
arahan Bapak Presiden, sub sektor migas tidak hanya sebagai revenue generator, namun untuk menjadi penggerak roda perekonomian nasional (economic driven)," tuturnya.

Dia pun menyebutkan sejumlah kebijakan telah diambil oleh pemerintah di sektor migas untuk mendorong perekonomian nasional, antara lain:
- Penurunan harga gas, untuk mendorong tumbuhnya industri.
- Pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas fiscal term untuk meningkatkan daya tarik investasi migas, serta meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan.

Baca: Ini Alasan Revisi UU Migas Tak Jadi Prioritas DPR di 2021

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Produksi Minyak RI Makin Anjlok di Semester I 2023