Ini Harapan Dunia Usaha demi Raih Peluang di Perjanjian RCEP

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta W Kamdani angkat bicara terkait dengan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang menurutnya perlu adanya pemetaan.

"Pertama yang paling penting perlu ada pemetaan. Saya tertarik semua highlight soal daya saing. Indonesia seperti apa. Di pihak rantai suplai chain, perlu ada. Harus ada sektor dan subsektor mana secara regional dan global, mesti diukur," ujarnya dalam Webinar "Pemanfaatan Kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas", Senin (30/11/2020).

Menurutnya, pemerintah harus secara objektif membenahi terkait daya saing ini. Pemerintah juga dalam hal ini tak bisa berpihak hanya pada satu sisi, baik itu secara hulu maupun hilir.

"Misalnya, ini hanya contoh, produsen gula dibiarkan, selama sektor makanan minuman menyatakan gula nasional tidak kompetitif. Kalau ada keberpihakan, akan ada kecenderungan tinggi, terkait suplai akan dikorbankan," tegasnya.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah kebijakan, penguasaan teknologi, kemampuan dan keterampilan pekerja. Hal ini menurutnya adalah hal utama dalam meningkatkan daya saing, yang selama ini disebutnya kurang kompetitif.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu mendukung upaya pembenahan rantai suplai domestik. Misalnya praktik dumping, persaingan dagang tidak sehat yang dilakukan negara lain dan juga pelaku usaha. Hal ini harus dibenahi untuk suplai chain domestik.

"Perlu tahu, bahwa perjanjian istimewa ini jelas, kita lihat, kita juga mau mendapat dampak positifnya, mengapa hal ini PR kita besar," tutupnya.

Baca: Setelah RCEP Diteken, Mendag: Kita Harus Aktif Kejar Peluang!

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kadin Ungkap PR Indonesia Dalam Manfaatkan Perjanjian RCEP