Dunia Mulai Meninggalkan PLTU, Bagaimana Dengan RI?

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
24 November 2020 16:18
PLTU Tanjung Jati B yang merupakan salah satu pembangkit yang paling diandalkan oleh PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik sistem interkoneksi Jawa-Bali.

PLTU Tanjung Jati B memegang peran sentral dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali


Hingga triwulan III 2019, PLTU dengan kapasitas 4 x 710 MW ini memiliki kesiapan produksi listrik (Equivalent Availability Factor – EAF) hingga 93,6% selama setahun.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2006 PLTU Tanjung Jati B menjadi tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali. 

PLTU Tanjung Jati B berkontribusi 12% atau  setara dengan kebutuhan listrik sekitar 5 juta pelanggan rumah tangga

Keberadaan pembangkit ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi  kontinyuitas suplai listrik, namun juga turut membantu pemerintah dalam penghematan APBN.


Secara produksi listrik PLTU Tanjung Jati B mampu berkontribusi sebesar 12% atau setara denagan kebutuhan listrik sekitar 5 juta pelanggan rumah tangga.  (CNBC Indonesia/Peti)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah perusahaan global, baik di sektor penyedia teknologi, konstruksi, hingga lembaga keuangan, mulai meninggalkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Hal itu ternyata turut berdampak pada Indonesia. Kini pengembang semakin sulit mencari pendanaan untuk proyek pembangunan PLTU baru. Oleh karena itu, ke depannya, pemerintah juga berencana akan mengurangi porsi PLTU dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Hal tersebut disampaikan Jisman Hutajulu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dalam acara Indonesia EBTKE ConEx 2020, Selasa (24/11/2020).


"PLTU kini share-nya (persentasenya) masih tinggi, sementara tekanan (untuk meninggalkan) PLTU tinggi. Pendanaan ke depan pun sudah makin sulit, sehingga kita secara signifikan akan berusaha kurangi," ungkapnya dalam acara Indonesia EBTKE ConEx 2020, Selasa (24/11/2020).

Dia mengatakan, pada semester I 2020, persentase PLTU masih tinggi yakni mencapai 65%. Masih tingginya porsi PLTU ini karena dipicu dari murahnya harga bahan bakar batu bara bila dibandingkan dengan sumber energi lainnya, sehingga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik juga rendah.

Namun ke depannya, lanjutnya, pemerintah berupaya mengurangi porsi PLTU berbahan bakar batu bara ini dengan berbagai cara, apakah dengan menggantinya dengan berbahan bakar gas atau energi baru terbarukan. Apalagi, imbuhnya, harga EBT ke depannya juga akan semakin menurun, sehingga menjadi lebih kompetitif.

"PLTU masih dipertahankan karena harga masih rendah. Namun ke depan harus diganti, tidak ada alasan lagi BPP, karena harga EBT pun sudah sangat turun," ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2019-2028, proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 6,42% per tahun dengan total rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 56.395 mega watt (MW) atau 56,4 giga watt.

Sementara target bauran energi mulai akhir 2025 antara lain batu bara sebesar 54,6%, EBT 23%, gas bumi 22%, dan BBM 0,4%.

Adapun tambahan PLTU selama 2019-2028 diproyeksikan sebanyak 21.373 mega watt (MW) terdiri dari proyek PLN 4.704 MW, pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/ IPP) 14.929 MW, dan sisanya belum dialokasikan.

Bila dibandingkan total penambahan kapasitas pembangkit listrik baru pada 2028 yang mencapai 56.395 MW, artinya porsi PLTU mencapai 38%.

Namun target tersebut menurut Jisman akan dikurangi karena terkoreksinya permintaan energi akibat adanya pandemi Covid-19. Pihaknya memperkirakan, tambahan kapasitas baru akan berkurang sekitar 10-15 GW dari rencana awal 56,4 GW tersebut. Ini artinya, pembangkit baru yang dibutuhkan ke depan hanya sekitar 41,4 GW.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading