Buruh Ngegas, Desak Para Gubernur Naikkan Upah Minimum 2021
Foto: Sejumlah massa buruh berdemo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka berdemo untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh mendesak sejumlah provinsi untuk menaikkan Upah Minimum Pekerja (UMP) 2021 meski batas terakhir penetapan UMP 2021 sudah berakhir 1 November lalu. Pasalnya, sampai saat ini masih ada segelintir daerah yang belum menaikkan UMP, tapi di sisi lain malah menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, apabila masih ada sejumlah provinsi yang tidak menaikkan UMP maka kalangan buruh mengancam akan kembali turun ke jalan.
"Yang berlaku aturan pemerintah, bukan SK Kemenaker. Kalau tidak dilakukan, akan ada aksi lagi," kata Said, Senin (23/11/2020).
Said meminta para pemimpin daerah tidak menghiraukan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Ketenagakerjaan dalam menetapkan UMP. Pasalnya, penghitungan upah tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015.
"Cara menghitungnya dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau dihitung ini masih plus," katanya.
Said lantas menyindir sejumlah provinsi yang belum menaikkan UMP. Pasalnya, kata dia, saat ini sudah ada beberapa wilayah yang memutuskan untuk mengerek kenaikan UMP di daerahnya masing-masing.
"Bupati dan Gubernur tidak usah mengikuti SK itu. Sudah terbukti hampir seluruh kabupaten kota sudah menaikkan. Masih ada yang belum seperti gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, belum dinaikkan," katanya.
Mengenai daftar kenaikan UMK 2021 bisa klik di sini.
[Gambas:Video CNBC]
Pengusaha Jangan Tenang Dulu! UMK 2021 Bisa Naik Lagi
(hoi/hoi)
