Kata Sri Mulyani, Pemerintah Berpihak pada Kapitalis & Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam rangka memperkuat ekonomi, pemerintah meyakini masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan, yakni reformasi struktural. Reformasi itu pun saat ini perlahan mulai terealisasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pemerintah juga menekankan, semua kebijakan bertujuan mendorong perekonomian bukan hanya berpihak kepada pencari cuan atau kaum kapitalis saja, tapi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengelola ekonomi tidak mungkin hanya bergantung dari kebijakan ekonomi makro fiskal, dan moneter saja. Tapi pada akhirnya sektor riil atau pelaku usaha merupakan pondasi struktural ekonomi Indonesia saat ini.

Sektor riil harus terus diperbaiki, kata Sri Mulyani, karena Indonesia memiliki demografi yang besar, penduduknya usia muda yang besar. Jumlah angkatan pencari kerja yang baru pun setiap tahun ada kurang lebih 2,9 juta jiwa, ditambah dengan para pencari kerja akibat dampak Covid-19.

"Kita harus mampu memfokuskan bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang baik. Maka lingkungan untuk berusaha harus baik. Ini bukan kita berpihak pada kapitalis dan tidak berpihak pada rakyat. Sama-sama, karena sama-sama kebutuhannya," ujar Sri Mulyani dalam webinar Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020 secara virtual, Rabu (4/10/2020).

Baca: Sri Mulyani Was-was Gelombang Kedua Covid-19 RI, Kenapa?

Di saat yang bersamaan juga, kata dia, UU Cipta Kerja berperan. Agar menciptakan lingkungan usaha dan rakyat bisa berusaha dengan mudah, murah, dan pasti, dan tidak dihadapi dengan berbagai rumitnya kebijakan dan regulasi yang sebelumnya selalu menjadi momok bagi Indonesia.

"Kita coba bicara dengan ekonom Indonesia, semua mengatakan ICOR kita tinggi. Ease of doing business (EoDB) kita rumit, kalau kita bicara tentang kesempatan usaha di Indonesia sangat kecil dan limited. Semua ekonom punya analisa hampir semua sama, saya yakin," kata Sri Mulyani.

"Jadi sekarang kita ingin mengusahakan perbaikan lingkungan usaha melalui omnibus law cipta kerja adalah dalam rangka menjawab apa yang sudah dianalisa, diagnosa, dan dibahas bertahun-tahun mengenai ekonomi Indonesia ini," lanjutnya.

Pada akhirnya, kata Sri Mulyani, reformasi struktural itu termasuk UU Cipta Kerja yang merupakan salah satu tool kebijakan, sama halnya dengan APBN, kebijakan moneter, dan sebagainya, agar ekonomi Indonesia semakin kuat.

"Pada akhirnya ekonomi indonesia bisa mampu tak hanya bangkit karena Covid-19 tapi membangun fondasi ekonomi lebih kuat. Ini kerja semuanya kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan," tuturnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Sebut Regulasi RI Ruwet, UU Cipta Kerja Solusinya