Sri Mulyani Was-was Gelombang Kedua Covid-19 RI, Kenapa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Vaksin Covid-19 yang belum bisa dipastikan bisa didistribusikan ke masyarakat, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati khawatir mengenai laju perekonomian RI di tahun 2021.
Sri Mulyani mengatakan, upaya penemuan vaksin tidak akan terjadi secara serentak di awal tahun 2021. Artinya, pandemi covid-19 masih akan 'menyerang' Indonesia.
Oleh karena itu, APBN 2021, kata Sri Mulyani masih berfokus untuk melanjutkan kebijakan di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Di bidang kesehatan, kata dia pemerintah menaikkan anggarannya dibandingkan anggaran tahun ini.
"Kenaikan anggaran kesehatan cukup besar, di atas 6% dalam rangka antisipasi vaksinasi," ujar Sri Mulyani di acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).
Selain belum ditemukan vaksin, perekonomian RI juga kata Sri Mulyani masih menghadapi adanya ketidakpastian soal gelombang kedua penularan virus corona baru penyebab Covid-19.
Seperti diketahui saat ini, beberapa negara di Eropa seperti Perancis, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, bahkan Amerika Serikat (AS) telah menghadapi gelombang kedua penularan Covid-19.
Nah, jika pandemi Covid-19 gelombang kedua terjadi di Indonesia dan itu terjadi tahun depan, maka Sri Mulyani memperkirakan pengendalian penularan Covid-19 akan lebih sulit lagi. Karena semua orang tidak ingin menutup usahanya kembali, sehingga akan menyebabkan tekanan di bidang sosial, ekonomi, maupun keuangan yang lebih besar lagi.
"Tahun 2021 kita tetapnya sama karena ternyata sampai akhir tahun walau ada upaya penemuan vaksin, itu tidak akan terjadi secara serentak dan cepat pada awal 2021," kata Sri Mulyani.
"Jadi kita jangan underestimate bahwa tantangan ini masih harus kita hadapi dan kelola sama-sama. APBN akan terus melakukan fungsinya. Tapi semua pihak harus benar-benar ikut menjaga supaya masalah awalnya yaitu pandemi tetap bisa terjaga dan terkendali," lanjutnya.
Strategi Sri Mulyani Kelola APBN 2021
Kebijakan strategi APBN 2021 pemerintah mengusung tema 'mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju'. Dalam proyeksinya, pemerintah memasang target untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 4,5% hingga 5,5% di tahun 2021.
Pada 2021, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 550 triliun, yang diharapkan bisa meningkatkan skor PISA, penguatan PAUD, dan peningkatan kompetensi guru.
Untuk bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 169,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengakselerasi pemulihan kesehatan akibat covid-19, reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan health security preparedness atau kesiapan keamanan kesehatan.
"Prioritas anggaran kesehatan 2021 adalah antisipasi pengadaan vaksin dan vaksinasi, pemenuhan lab, litbang, PCR, dan bantuan iuran peserta PBI JKN, pembangunan atau rehab puskesmas dan rumah sakit serta biaya operasional kesehatan (BOK)," jelas Sri Mulyani.
Kemudian, di sektor perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan Rp 421,7 triliun. Dana itu diprioritaskan untuk melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan sosial tunai untuk 9 juta KPM, kartu sembako untuk 20 juta KPM, Serta untuk 96,8 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
Di bidang infrastruktur, pemerintah menganggarkan Rp 413,8 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk penyediaan layanan dasar (rusun, bendungan, akses sanitasi, jaringan irigasi). Selain itu juga akan digunakan untuk meningkatkan konektivitas (jalan, jembatan, bandara, rel kereta), dan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 104,2 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk meningkatkan produksi pangan (padi, jagung, kedelai, daging, dan sebagainya). Serta untuk revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua.
Pariwisata yang terkena imbas cukup dalam dari dampak covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,7 triliun untuk bangkitkan lagi sektor pariwisata.
Salah satu fokus pemerintah di bidang pariwisata, yakni mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan super prioritas, seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Anggaran pariwisata juga akan digunakan untuk pengembangan skema KPBU.
Di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau information and communication technology (ICT), pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 29,6 triliun. Prioritasnya akan digunakan untuk penyediaan BTS yang tersebar di wilayah pedesaan Indonesia. Serta penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik, serta untuk pembangunan pusat data nasional.
"Ini untuk ekonomi bangkit, dan setelah ekonomi bangkit, APBN akan disehatkan kembali, dan APBN akan berangsur-angsur sehat, ekonomi pulih, kita siap hadapi apapun tantangan untuk masyarakat sejahtera," kata Sri Mulyani penuh optimisme.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
