Duh, BPK Nilai Skema Kontrak Migas Gross Split Banyak Ruginya

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
03 November 2020 11:22
The sun sets behind an idle pump jack near Karnes City, Texas, Wednesday, April 8, 2020. Demand for oil continues to fall due to the new coronavirus outbreak. (AP Photo/Eric Gay)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) minyak dan gas bumi dengan skema Gross Split memiliki beberapa kekurangan, sehingga perlu diperbaiki lebih lanjut.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, berbeda dengan kontrak migas skema Cost Recovery, skema kontrak PSC Gross Split membuat tidak ada pengawasan pengeluaran biaya. Apabila biaya meningkat, maka menurutnya akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pemerintah.

Penerapan skema Gross Split digadang-gadang bakal memangkas birokrasi, namun pada praktiknya permasalahan investasi migas di Indonesia masih banyak. Kondisi objektifnya, lanjutnya, adalah cadangan migas di Indonesia tidak sebesar negara Timur Tengah dan Venezuela. Oleh karena itu, untuk menggaet investor, menurutnya perlu lebih banyak perbaikan.


"Ada perbedaan cadangan migas di Indonesia dibandingkan Timur Tengah atau Venezuela. Yang kita harapkan, kenapa PSC (Cost Recovery) itu mungkin lebih preferable dalam hal ini," ungkapnya dalam diskusi secara virtual kemarin, Senin (02/11/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan perlu dilakukan perbandingan secara apple to apple terhadap implementasi PSC Gross Split sejak 2017 dan bagaimana dampaknya, apakah penerimaan pemerintah membaik atau sebaliknya. Lalu, bagaimana mekanisme pengawasannya. Minimnya pengawasan menurutnya memungkinkan kontraktor melakukan pembengkakan biaya berupa transfer pricing dan lainnya.

"Transfer pricing yang dilakukan kepada afiliasi kontraktor akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak karena akan memperbesar pengeluaran biaya kontraktor yang pada akhirnya mengurangi keuntungan kontraktor, sehingga berdampak dengan berkurangnya nilai keuntungan yang terkena pajak," jelasnya.

Menurutnya, pada PSC Gross Split ada komponen tambahan bagi hasil (split) kontraktor berupa diskresi Menteri ESDM untuk memperbaiki tingkat keekonomian proyek hulu migas. Tambahan split ini menurutnya bakal mengurangi pendapatan pemerintah.

"Bagaimana praktiknya sejauh ini? Seberapa banyak proyek hulu migas yang memerlukan tambahan split? Apabila hampir semua proyek hulu migas perlu tambahan split, kontrak PSC Gross Split perlu ditinjau kembali," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Melalui aturan ini, KKKS tidak lagi wajib menggunakan skema Gross Split, melainkan bisa memilih antara PSC Gross Split atau tetap Cost Recovery.

"Gross Split yang mereka punya, mereka akan punya kesempatan untuk transfer pricing, jadi banyak sekali mudarat (kerugian) yang kelihatannya kurang diperhatikan," jelasnya.

Dia menegaskan, penting untuk dilakukan perbandingan berdasarkan praktik dasar dari rezim fiskal global yang akuntabel dan transparan dan apa saja persyaratan dan ketentuan yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading