Polda Metro & Kodam Jaya Amankan Kelompok Anarko & Preman

Sementara itu Kodam Jaya mengatakan pihaknya berhasil menyekat 100 lebih preman dan pengangguran yang hendak ikut aksi demonstrasi tolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kodam Jaya menyebut massa dari luar kota ini hendak berunjuk rasa karena dijanjikan imbalan uang.

"Seratusan lebih. Yang saya kemarin tahu ya, dari Subang, Banten, Tangerang, kemudian Pamanukan, itu saja. Tapi kan itu yang kami amankan sebelum demo mulai," kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dikutip CNBC Indonesia dari detikcom, Sabtu (10/10/2020).

"Itu orang-orang nggak sekolah semua rata-rata. Bukan, kalau buruh malah nggak ada justru. (Mereka) pengangguran, preman-preman," sambung dia.

Dudung menuturkan preman dan pengangguran ini mendapat instruksi dari grup WhatsApp yang mereka ikuti. Penggerak massa menjanjikan uang akan diberikan seusai demo.

"Dia itu di WhatsApp group-nya dijanjikan akan dikasih uang setelah demo selesai," ujar Dudung.

Baca: Siapa Sih Kelompok Anarko? Kok Sering Dituduh Tukang Rusuh?

Berdasarkan keterangan massa asal Pamanukan kepadanya, lanjut Dudung, penggerak massa tak ikut turun ke Ibu Kota. Penggerak massa tetap di Pamanukan.

"Justru saya tanya, 'Yang gerakkan kamu siapa?', 'Ketinggalan, Pak, di Pamanukan, nggak ke sini'. Kan kurang ajar tuh, yang gerakin malah tidak bergerak," ucap Dudung.

Dudung menjelaskan, saat Kodam Jaya menggeledah para preman dan pengangguran, kebanyakan mereka tak mengantongi uang lebih. Dudung berpendapat pendemo bayaran ini sengaja dibuat kelaparan sehingga semakin mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkistis.

"Saya nggak tahu besaran uang (imbalan)-nya. Cuma di dompet itu ada yang kosong, ada yang cuma Rp 10 ribu. Kasihan itu mereka itu. Memang dibuat lapar mereka kan, biar anarkis. Keterangan lebih lanjut kan lagi diselidiki Kapolda. Di Polda," tutur Dudung.

Pada Kamis, 8 Oktober kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memang mengatakan pemerintah mengetahui dalang di balik demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang ricuh. 

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All